Padang(SUMBAR).GP- Anggota DPD RI Ibu Cerint Iralloza Tasya,S.Ked melakukan Kunjungan Kerja, ke Kantor wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Penerimaan Keuangan Negara (13/12/24).
Dalam kunjungan kerja ini dari Kanwil DJPb Sumbar dihadiri oleh Ibu Syukriah HG, Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Sumbar dan beberapa orang pejabat lainnya. Kanwil DJPb Sumbar menyampaikan tata kelola PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di daerah, DJPb memastikan data PNBP yang di kelola terintegrasi dan akurat di seluruh Provinsi dengan cara berdasarkan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan, salah satu fungsi yang si laksanakan oleh Kanwil DJPb adalah pembinaan dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi PNBP.
Untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme pelaksanaan PNBP berjalan secara optimal dan sesuai dengan aturan perundang-undangan salah satunya dengan memastikan pemungutan dan penyetoran PNBP ke kas negara melalui aplikasi SIMPONI yang dilakukan dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai ketentuan.
Selain itu dalam mewujudkan penatausahaan penerimaan negara yang efektif dan efisien termasuk pengelolaan dan pelaporan PNBP, DJPd telah membangun dan mengembangkan modul penerimaan negara dan sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan oleh satker kementerian/lembaga.
Dalam pertemuan ini pihak DJPb mengajukan usulan tentang usulan perubahan Undang-undang migas dan minerba disamakan saja, perubahan Undang-undang minerba yang dulunya berdasarkan Royalti menjadi bagi hasil seperti Undang-undang migas sehingga pendapatan daerah bertambah. Menanggapi hal tersebut Cerint berjanji akan menyampaikan pada pertemuan dengan kementrian terkait yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025.
#GP | Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar