Pj. Wako Sonny Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Presiden Prabowo - Go Parlement | Portal Berita

Breaking

HUT PPWI KE 17

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Mengucapkan Selamat HUT ke 17 PPWI Puji Basuki, SP.MMA Nama lengkapnya Kadis Pendidikan Sijunjung

Pj. Wako Sonny Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Presiden Prabowo

Senin, Desember 09, 2024


Padang Panjang(SUMBAR).GP- Penjabat (Pj)Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Presiden Prabowo Subianto secara virtual, di Ruang VIP Lantai II Balai Kota, Senin (09/12/2024).


Bersama Forkopimda, Badan Pusat Statistik (BPS), kepala OPD dan lainnya, rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.


Presiden Prabowo Subianto menyebutkan, mekanisme pengendalian inflasi yang sudah berjalan melalui koordinasi mendagri dan para kepala daerah dinilai efektif. Ia meminta mekanisme tersebut dilanjutkan.


“Saya minta mekanisme ini dilanjutkan. Mendagri teruskan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak, lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah,” katanya dalam rakor yang dipusatkan di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.


Sementara itu, Pj. Wako Sonny menyebutkan, inflasi Padang Panjang pada November 2024 mengacu pada inflasi Kota Bukittinggi yaitu 1,27%.


"Inflasi November ini turun dari Oktober yang sebesar 1,78%. Sedangkan secara bulanan, November ini di Padang Panjang terjadi inflasi 0,06%," ujarnya.


Berdasarkan data BPS, Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk minggu keempat November adalah -0,96 atau berfluktuasi sangat rendah. Komoditi utama yang berkontribusi di antaranya cabai merah, daging ayam dan bawang merah.


Harga bawang putih, cabai merah dan cabai Rawit pada minggu ini mengalami kenaikan harga. 


"IPH rendah ini menunjukkan kondisi harga yang terkendali dengan baik di Padang Panjang. Harga bawang putih, cabai merah dan cabai rawit pada minggu ini mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga yang sangat signifikan terjadi pada cabai rawit," tuturnya lagi.


Pada rakor tersebut juga dibahas kebijakan penetapan Upah Minimum 2025 oleh Menteri Ketenagakerjaan. Gubernur wajib menetapkan UMP, dapat menetapkan UMK, namun UMK 2025 harus lebih tinggi dari UMP.


#GP | DF | Shintia 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

IKLAN ADVERTNATIVE

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS