Advokasi Sosial dan Hukum
Jakarta,GP- Sebagai sebuah organasi yang tumbuh dalam sebuah negara demokrasi, maka salah satu peran yang banyak dilakukan PPWI adalah mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat. PPWI merupakan salah satu lembaga yang siap sedia senantiasa untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat setiap warga negara. Peran tersebut sudah dijalankan sejak kelahiran organisasi ini. Salah satunya adalah ketika memberikan pembelaan secara moral dan material kepada Prita Mulyasari, korban malpraktek sebuah rumah sakit swasta yang diperkarakan ke ranah hukum oleh rumah sakit tersebut, akibat korban dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit atas postingan Prita Mulyasari di jejaring Yahoogroup tahun2007-an.
Di tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga terjadi di banyak tempat di tanah air. Kriminalisasi terhadap pewarta warga sangat rentan terjadi. Hal itu terutama dipicu oleh kurangnya peran dan kemampuan para pihak berkepentingan di dunia hukum untuk menyelesaikan perkara ketersinggungan akibat pemberitaan para pewarta warga dan postingan para warganet di berbagai platform penyebaran Informasi yang ada.
Membela suara-suara publik yang senyatanya didominasi oleh keluhan dan ketidak-puasan atas kerja-kerja para pemangku kepentingan adalah salah satu misi organsisi para pewarta warga Indonesi dan Dunia ini. PPWI memandang bahwa satu-satunya hak yang dimiliki warta tanpa harus berurusan dengan tagihan pajak adalah hak bersuara. Juga, hak untuk bebas bersuara ini adalah hak asasi manusia yang paling esensial, karena tanpa kebebasan bersuara, hakekatnya kita bukan lagi manusia.
Sikap dan tindakan represif aparat negara terhadap suara-suara sumbang warga masyarakat menjadi salah satu prioritas PPWI untuk dikritisi dan korbannya diadvokasi untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil. Hingga saat ini, ratusan kasus yang dilaporkan masyarakat ke PPWI dari berbagai daerah, berbagai kalangan dan komunitas. Ajaibnya, kasus-kasus yang dibawa oleh para korban dan minta diadvokasi adalah perkara yang sudah karatan, alias sudah tidak sanggup diadvokasi oleh pihal-pihak lain yang dimintakan bantuan mengatasinya. Lebih ajaibnya lagi, ketika kasus-kasus karatan tersebut diadukan ke Sekretariat Nasional PPWI, umumnya sang korban sudah tidak memiliki sumber daya dan dana untuk membiayai perkara tersebut.
Namun, bagaimanpun kondisinya, pengurus PPWI senantiasa tetap berusaha membantu menindaklanjuti laporan yang diadukan ke PPWI. Sejak 2022, organisasi yang dihuni oleh ribuan anggota dari berbagai latar belakang ini telah memiliki dan mengaktifkan divis hukum dan advokasi di kepengurusan PPWI Nasional. Tim Penasehat Hukum (PH) PPWI tersebut diberi tugas melakukan kajian dan pembelaan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya mereka yang mengadukan kasusnya ke Sekretariat Nasional PPWI.
*Kunjungan Studi Jurnalisme Warga ke Luar Negeri*
PPWI terus berinovasi dalam mengembangkan dan melaksanakan program-progamnya. Salah satu yang cukup fenomenal adalah Program Study Benchmark ke Nagano dan Tokyo, Jepang, dari tanggal 4 hingga 12 November 2023. Perayaan HUT ke-16 PPWI, 11 November 2023, dilaksanakan dalam perjalanan di Jepang. Program Study Benchmark ini bertujuan untuk memperkenalkan para anggota PPWI bahwa di luar sana terdapat dunia yang teratur, tertib, dan masyarakatnya cerdas dalam mengatasi problema hidup yang muncul setiap saat. PPWI berharap melalui pembukaan wawasan dan pengalaman orang luar kepada para anggota PPWI lebih diperkaya yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai seorang pewarta warga, segala yang dilihat, diraba, dan dirasakan selama perjalanan ke Jepang, akan menjadi bahan postingan (bagi netizen) dan pemberitaan di media online (bagi pewarta warga). Menurut rencana, kegiatan ini akan terus diprogramkan bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya.
(Habis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar