Padang Panjang(SUMBAR).GP- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan. Netralitas ASN merupakan prinsip yang mengharuskan ASN untuk tidak berpihak kepada pihak manapun dalam kontestasi politik.
"Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik," kata Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si saat memberikan materi dalam Bimtek Internalisasi Core Value ASN Berakhlak dan Netralitas ASN dalam Pilkada, Jumat (12/07/2024) malam, di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi, Kabupaten Agam.
Acara diikuti kepala OPD di lingkungan Pemko Padang Panjang serta peserta diklat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru, teknis dan kesehatan.
Dikatakan, ASN selalu menjadi objek yang sangat seksi dalam masa pilkada. Banyak saja pihak yang berniat untuk memobilisasi para ASN untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah.
“Hal tersebut sangat bertentangan dengan netralitas ASN sebagai figur pelayan masyarakat. Sebagai ASN bersikap netral adalah harga mati. Haram hukumnya bagi ASN untuk menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon kepala daerah,” ujar Sonny.
Dikatakan, prinsip dari pelaksanaan pilkada secara langsung adalah agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung memberikan hak suaranya memilih pemimpin untuk periode berikutnya. Dengan demikian, diharapkan akan terpilih pemimpin yang betul-betul mencerminkan keinginan masyarakat.
“Kita yakin dan percaya bahwa tahapan pelaksanaan pilkada ini sudah dikaji dan disusun sedemikian rupa secara nasional untuk setiap daerah yang akan melaksanakan pilkada. Sehingga prinsip dan harapan tersebut dapat terpenuhi,” ungkap Sonny.
Ditekankan Sonny, ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS untuk tidak terlibat dalam segala kegiatan yang bersifat mendukung salah satu kandidat dalam proses pelaksanaan pilkada. Ketentuan mengenai larangan PNS untuk terlibat dalam pilkada ini sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mempertegas jarak antara birokrasi dan politik.
“Ketentuan mengenai larangan ini tidak lain ditujukan untuk mendorong ASN agar lebih berkonsentrasi pada kualitas kerja dan menjalankan perannya dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak terlibat dalam aktivitas politik,” tuturnya.
Ditambahkannya, netralitas ASN berbeda dengan netralitas TNI dan Polri dalam momen pilkada. TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya, baik untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah, maupun presiden.
“Adapun ASN, berhak untuk memilih, namun dilarang untuk menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik yang menjadi kontestan pemilu,” tutupnya.
#GP | DF | King
Tidak ada komentar:
Posting Komentar