Pj. Wako Sonny: Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok Pascabencana Banjir Bandang - Go Parlement | Portal Berita

Breaking

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

PENGUMUMAN DAFTAR CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNNUJG Tahun 2024 Nomor : 20/PP.04-PU/1303/2024 SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH 10(Sepuluh) % dari Total seluruh Suara Sah Kabupaten Sijunjung (10/100 x 134.476) = 13.447,6 (dibulatkam keatas menjadi 13.448 Minimal Suara Sah)* -- *Keputusan KPU Kab.Sijunjung Nomor 655 Tahun 2024 TEMPAT PENDAFTARAN---Kantor KPU Kabupaten Sijunjung Jl. M. Yamin, SH, Nomor 07 Muaro Sijunjung KONTAK PERSON---Zamri 085265970434--Viko 085263208822 JADWAL DAN WAKTU PENDAFTARAN > Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Kamis 29 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB IMPORTANT ! INFORMATION ! Sumber . Amar putusan MK Nomor 60/PUU-XX/2024 . Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

Pj. Wako Sonny: Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok Pascabencana Banjir Bandang

Senin, Mei 13, 2024


Padang Panjang(SUMBAR).GP- Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si ingatkan jajaran untuk mewaspadai risiko kenaikan harga bahan pokok pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sebagian daerah di Provinsi Sumatera Barat.


"Banjir bandang dan longsor yang menimpa sebagian daerah, akan memberikan dampak terhadap produksi dan akses transportasi bahan pokok. Ini harus kita sikapi dan menjadi perhatian agar inflasi tetap stabil. Semua pihak saling berkoordinasi dan terus lakukan pemantauan terhadap stok serta perkembangan harga bahan pokok tersebut," katanya.


Hal ini disampaikannya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti beberapa instansi terkait secara virtual, Senin (13/05/2024) di Ruang VIP Balai Kota.


Dalam rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut terungkap, Padang Panjang termasuk kota di seluruh Indonesia yang telah melakukan enam langkah konkret upaya pengendalian inflasi.


"Sampai saat ini bahkan masih ada 96 Pemerintah Daerah yang tidak menindaklanjuti satupun dari sembilan upaya yang diinstruksikan untuk pengendalian inflasi ini," ungkapnya.


Tito menambahkan, jika daerah yang tidak melakukan upaya tersebut dijabat oleh penjabat (Pj) kepala daerah, maka pihaknya akan segera mengevaluasi jabatan tersebut. Namun jika daerah tersebut dijabat kepala daerah definitif, maka akan diekspos ke media massa kinerjanya tersebut.


Sedangkan perkembangan Inflasi nasional tahun ke tahun pada April ini berada pada angka 3 persen. Sementara perkembangan inflasi bulan ke bulan 0,25 persen.


#GP | DF | Andes

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HASIL PEMILU

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS