Satlantas Polres Sosialisasikan Larangan Penggunaan Knalpot Brong - Go Parlement | Portal Berita

Breaking

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

PENGUMUMAN DAFTAR CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNNUJG Tahun 2024 Nomor : 20/PP.04-PU/1303/2024 SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH 10(Sepuluh) % dari Total seluruh Suara Sah Kabupaten Sijunjung (10/100 x 134.476) = 13.447,6 (dibulatkam keatas menjadi 13.448 Minimal Suara Sah)* -- *Keputusan KPU Kab.Sijunjung Nomor 655 Tahun 2024 TEMPAT PENDAFTARAN---Kantor KPU Kabupaten Sijunjung Jl. M. Yamin, SH, Nomor 07 Muaro Sijunjung KONTAK PERSON---Zamri 085265970434--Viko 085263208822 JADWAL DAN WAKTU PENDAFTARAN > Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Kamis 29 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB IMPORTANT ! INFORMATION ! Sumber . Amar putusan MK Nomor 60/PUU-XX/2024 . Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

Satlantas Polres Sosialisasikan Larangan Penggunaan Knalpot Brong

Jumat, Januari 12, 2024


Padang Panjang(SUMBAR).GP- Cegah penggunaan knalpot brong, Polres Padang Panjang, saat ini tengah gencar mensosialisasikan larangan penggunaan knalpot motor yang tidak sesuai dengan standar atau brong, Jumat (12/01/2024).


Sosialisasi ini tidak hanya memasang papan stiker dan papan bicara, namun anggota Satlantas Polres Padang Panjang langsung mendatangi sejumlah bengkel motor dan tempat variasi di wilayah hukumnya. 


Kapolres Padang Panjang melalui Kasat Lantas, Iptu, Afrizal S, S.H menjelaskan, pihaknya terus meningkatkan giat preemtif terkait larangan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (bising/brong).


”Kita mendatangi bengkel atau tempat variasi motor, dan mengimbau untuk tidak menjual serta memasang knalpot brong. Ini sesuai dengan maklumat Kapolda Sumbar Nomor Mak/01/I/2024,” katanya.

 

Afrizal menyebutkan, sosialisasi ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Serta terwujudnya keamanan dan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan mempertimbangkan maraknya penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis di jalan, sehingga dapat mengganggu ketentraman di masyarakat.


Lebih lanjut diungkapkan, adapun arahan yang disampaikan bagi pelaku usaha yang memproduksi, menjual dan memperdagangkan kendaraan bermotor dan knalpot kendaraan bermotor, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor.


“Bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya tidak boleh mempergunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ini diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat 1, yang berbunyi setiap pengendara yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem klakson, pengukur kecepatan dan knalpot dipidana dengan pidana atau denda,” ungkapnya.


Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat mematuhi segala bentuk peraturan dan larangan dalam berkendara khususnya penggunaan knalpot brong pada kendaraan.


“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat paham terkait aturan dalam berlalu lintas. Serta diharapkan para pengendara sepeda motor khususnya kalangan remaja untuk tidak lagi menggunakan knalpot racing,” tutupnya.


#GP | DF | Rifki

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HASIL PEMILU

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS