"Kegiatan ini betul-betul serius, karena memang harus sesuai rencana serta melanjutkan bagaimana ASN Provinsi di Sumatera Barat ini bekerja sesuai dengan target-target yang diharapkan." Ungkap Mahyeldi Ansharullah dalam penyampaiannya di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar yang disaksikan secara virtual oleh Deputi Menpan RB beserta jajarannya.
Berdasarkan pemaparan Mahyeldi Ansharullah, ada 9 usaha yang dilakukan Pemprov Sumbar terkait perbaikan kinerja SAKIP di Provinsi Sumatera Barat. Diantaranya Reviu Dokumen SAKIP OPD Pemprov Sumbar, Menyusun Crosscutting Sharing Outcome, Menyusun Penyempurnaan Pedoman SAKIP, Menyusun Pedoman Pemberian Reward and Punishment, Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi E-SAKIP, Melakukan Reviu dan Perbaikan Laporan Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja, Pendampingan SAKIP untuk Level Pemda dan OPD, Peningkatan Kapasitas Auditor dan Evaluator, Penyusunan Pedoman Evaluasi SAKIP
Dan dibalik usaha yang dijalankan Pemprov Sumbar di bagian atas tersebut, tentu mendapatkan hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat secara luas. Berikut progres implementasi SAKIP Tahun 2023;
Pertama, Bertambahnya OPD yang memperoleh Nilai A (Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023) yaitu sebanyak 11 OPD diantaranya; Dinas Kehutanan, RSJ HB Saanin, Bapedda, Badan Kepegawaian Daerah, RSUD M. Natsir, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Organisasi, RSAM Bukittinggi, Inspektorat Daerah, Dinas kelautan dan perikanan, dan terakhir Dinas Kependudukan dan Capil.
Kedua,Monitor dan evaluasi pencapaian target indikator melalui dashboard SAKIP,
Ketiga, Penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sumbar dan
Keempat, Efektivitas perencanaan dan Anggaran, Kelima, valuasi internal
Selain itu, Mahyeldi Ansharullah juga memaparkan Kinerja Penanganan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dengan mencakup semua aspek OPD di lingkungan Pemprov Sumbar dan semua stakeholder terkait.
Menurut Mahyeldi Ansharullah, ada beberapa isu strategis kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, seperti angka pengangguran yang masih tinggi, ketimpangan kualitas SDM kab/kota di Provinsi Sumatera Barat, Akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, dan terakhir pemulihan atas dampak covid.
"Di samping itu, tentu ada strategi yang dilakukan Pemprov Sumbar dan semua stakeholder terkait guna menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Barat yaitu dengan cara pengurangan beban keluarga, peningkatan pendapatan, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan." Ungkap Mahyeldi Ansharullah
Berkat kerjasama semuanya, angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu mengalami penurunan 6,89% (September 2014) menjadi 5,95% (Maret 2023) atau dari 354,74 ribu menjadi 340, 37 ribu jiwa.
"Terbukti dengan prestasi tersebut membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Nasional dari bidang inovasi yaitu di tahun 2023 terdapat 459 inovasi. Dan penghargaan yang diraih Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yaitu sebanyak 16 penghargaan, dan 11 penghargaan di tahun 2023." Terang Mahyeldi Ansharullah
Selain itu, Deputi Menpan RB Erwan Agus Purwanto mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terus mengalami peningkatan.
"Semoga dengan adanya peningkatan ini, bisa ditunjukkan lebih kepada semua masyarakat agar mereka bisa merasakan manfaatnya." Harap Erwan Agus Purwanto yang mewakili Menpan RB melalui Virtual Zoom Meeting
#GP | Herman | Dion Pratama Putra
Tidak ada komentar:
Posting Komentar