Kepesertaan Aktif BPJS Kesehatan Padang Panjang Capai 89,22% - Go Parlement | Portal Berita

Breaking

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

PENGUMUMAN DAFTAR CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNNUJG Tahun 2024 Nomor : 20/PP.04-PU/1303/2024 SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH 10(Sepuluh) % dari Total seluruh Suara Sah Kabupaten Sijunjung (10/100 x 134.476) = 13.447,6 (dibulatkam keatas menjadi 13.448 Minimal Suara Sah)* -- *Keputusan KPU Kab.Sijunjung Nomor 655 Tahun 2024 TEMPAT PENDAFTARAN---Kantor KPU Kabupaten Sijunjung Jl. M. Yamin, SH, Nomor 07 Muaro Sijunjung KONTAK PERSON---Zamri 085265970434--Viko 085263208822 JADWAL DAN WAKTU PENDAFTARAN > Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Kamis 29 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB IMPORTANT ! INFORMATION ! Sumber . Amar putusan MK Nomor 60/PUU-XX/2024 . Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

Kepesertaan Aktif BPJS Kesehatan Padang Panjang Capai 89,22%

Jumat, September 15, 2023


Padang Panjang(SUMBAR).GP- Capaian kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kota Padang Panjang per September 2023 mencapai 89,22%. Yaitu sebanyak 54.491 jiwa dari total 61.075 jumlah penduduk yang ada per Semester II 2022.

 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi, Henny Nursanti pada Rapat Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Padang Panjang Tahap II-2023, Jumat (15/09/2023), di Ruang VIP Balai Kota.


Disebutkan, Capaian ini, masih tertinggi di wilayah Kantor BPJS Cabang Bukittinggi yang meng-cover empat daerah lainnya yaitu, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, dan Kota Bukittinggi. 


“Dari 100% lebih yang terdaftar BPJS Kesehatan di Kota Padang Panjang, 89,22% terdaftar sebagai peserta aktif,” katanya.


Namun demikian, masih ada peserta yang menunggak sebanyak 2.369. Peserta yang tidak aktif tersebut didominasi oleh para pekerja bukan penerima upah yang tidak membayar lagi iuran berikutnya. 


“Kami mencoba menghubungi peserta yang belum membayar iuran. Kalau memang tidak sanggup, silahkan diusulkan ke Pemerintah Daerah untuk masuk pada segmen yang dibayarkan pemerintah,” ujarnya. 


Di samping itu, Henny meminta dukungan Pemko agar badan usaha di Padang Panjang mematuhi perundang-undangan yang berlaku agar mengikutsertakan pegawai mereka pada program BPJS Kesehatan. 


Henny berharap kuota kepesertaan JKSS Kota Padang Panjang dan jaminan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan kuota dalam NK dan RK 2023. Diharapkan Pemerintah Daerah juga menganggarkan kekurangan iuran PBPU BP Pemda 2023 dalam APBD Perubahan.


“Untuk itu kita harapkan dukungan semua pihak dalam menjaga tingkat keaktifan peserta JKN Padang Panjang minimal 75% dari jumlah penduduk. Diharapkan Pemerintah Daerah juga menganggarkan iuran PBPU Pemda 2024 untuk kelanjutan program UHC,” harapnya. 


Rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota, Drs. Asrul tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, dan pejabat terkait lainnya. 


Dalam arahannya, Wawako Asrul menyebutkan, pihaknya akan terus berkomitmen dalam hal perlindungan jaminan kesehatan masyarakat sehingga dapat mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.


"Pemerintah Kota akan terus komit dalam menyediakan pelayanan dasar di sektor kesehatan bagi masyarakat," katanya. 


#GP | DF | Rifki

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HASIL PEMILU

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS