Padang Panjang(SUMBAR).GP- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi year on year (YoY) pada Juli 2023 sebesar 3,08 persen. Angka inflasi ini menurun, jika dibanding dengan inflasi YoY bulan Juni 2023, yaitu sebesar 3,52 persen.
Melihat hal tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menurunkan angka inflasi.
"Semakin ke sini kita lihat angka inflasi kita sudah membaik. Ini perlu dipertahankan, kalau bisa kita lebih turunkan lagi. Namun saat ini dampak El Nino mulai melanda beberapa daerah, untuk itu saya inginkan setiap daerah melaporkan dampak El Nino yang terjadi agar kita bisa antisipasi," katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (07/08/2023), melalui Zoom Meeting.
Di Padang Panjang rakor diikuti Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si bersama Forkopimda, asisten, kepala OPD terkait, serta Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Putra Dewangga, S.S, M.Si, di Ruang VIP Balai Kota.
Dikatakan Mendagri Tito, hingga saat ini pihaknya sudah menerima beberapa laporan daerah yang alami kekeringan. Ini akan berdampak bagi inflasi. "Untuk itu perlu kiranya setiap daerah melaporkan kondisi cuaca yang terjadi agar bisa mencarikan solusi untuk menghadapi dampak El Nino ini," ujarnya.
Selain itu, Tito menjelaskan dampak El Nino ini menjadi perhatian Presiden yang menginstruksikan agar Pemerintah Pusat menyiapkan cadangan air, baik untuk dikonsumsi masyarakat maupun untuk pertanian dan perkebunan. Upaya tersebut untuk mencegah terjadinya gagal panen yang kemudian berpengaruh terhadap ketahanan pangan.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setdako, Putra Dewangga, SS, M.Si menyebutkan, berdasarkan data BPS Padang Panjang, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang untuk minggu keempat Juli minus 1,646 (-1,646) atau berfluktuasi sedang (penurunan). Komoditi utama yang berkontribusi untuk fluktuasi (penurunan) ini adalah daging ayam ras, dan cabai merah.
Ada delapan poin arahan dalam Surat Gubernur sesuai hasil HLM TPID 27 Juni lalu, untuk pengendalian inflasi menghadapi potensi El Nino. Pertama pemerintah perlu mendorong optimalisasi pelaksanaan pasar murah/operasi pasar intensif terutama pada puncak musim kemarau (Agustus-September).
Kedua, pemerintah perlu mendorong pelaksanaan subsidi ongkos angkut untuk daerah dengan gejolak harga pangan tinggi melalui sinergi Bapanas, Dinas Pangan, BI dan Bulog.
Ketiga, lakukan pemantauan harga dan pasokan (sidak pasar) secara sistematis dan berkala. Keempat, dorong peningkatan produktivitas pertanian bersinergi dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar seperti percepatan tanam, penanaman varietas benih tahan kekeringan, optimalisasi penggunaan sumberdaya air, perluasan sentra produksi pangan serta pengembangan pertanian organik.
Kelima, dorong optimalisasi kerja sama antardaerah, antarprovinsi dan intraprovinsi. Keenam, dorong kelancaran distribusi khususnya transportasi darat antarkota. Ketujuh, sosialisasikan imbauan antisipasi kekeringan melalui panen air hujan, budaya hemat air dan mitigasi serangan OPT pada musim kemarau. Terakhir, koordinasi intensif TPID melalui sosialisasi belanja bijak dan diversifikasi pangan.
Pada dasarnya, kata Putra, Padang Panjang telah melaksanakan delapan poin yang diarahkan gubernur. Ke depan akan ditingkatkan lagi karena puncak fenomena El Nino ini akan mengancam wilayah Indonesia Agustus hingga Oktober 2023.
"Ini perlu kita tingkatkan dan kita antisipasi agar inflasi kita tidak terganggu akibat El Nino ini. Selain itu kita juga telah menyurati camat serta lurah untuk melaporkan kondisi wilayah yang alami kekeringan," tutupnya.
#GP | DF | Cigus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar