Padang Panjang(SUMBAR).GP- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Padang Panjang, Indeks Perkembangan Harga (IPH) kota Padang Panjang untuk minggu terakhir Juli berada pada angka minus sebesar 0,021% atau berfluktuasi sangat rendah.
Adapun komoditi utama yang berkontribusi untuk fluktuasi penurunan ini adalah daging ayam ras, beras dan minyak goreng.
Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si usai mengikuti Rakor Evaluasi Inflasi Bersama Kemendagri via Zoom Meeting, Senin (24/07/2023) menyebutkan, hal ini menandakan pergerakan harga di Padang Panjang perkembangannya tidak terlalu signifikan, hanya beberapa persen saja.
“Pada minggu ketiga Juli, secara umum harga dari 51 komoditi masih relatif stabil. Komoditas utama yang mengalami kenaikan harga adalah minyak goreng curah sebesar Rp500 (3,33%) dari Rp15.000/kg pada akhir minggu sebelumnya menjadi Rp15.500/kg pada akhir Juli,” sebutnya.
Disebutkan, adapun komoditas utama yang mengalami penurunan harga di antaranya daging ayam broiler, cabai merah, bawang merah dan bawang putih.
“Untuk penurunan cabai merah pantas disyukuri dan diapresiasi. Artinya sistem produksi dan sistem distribusi cabai merah di Indonesia pada 2023 ini sudah jauh lebih baik dibandingkan 2022. Komoditas utama lain seperti beras dari kualitas pertama hingga kualitas ketiga, serta daging sapi dan telur ayam ras masih relatif stabil,” sebutnya.
Ditambahkan, Untuk pengendalian inflasi di Padang Panjang, pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar serta TTIC (Toko Tani Indonesia Center) Sumbar dan daerah penghasil pangan lainnya.
“Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pihak terkait lainnya juga akan mengintensifkan pemantauan harga. Serta merencanakan dan menganggarkan kegiatan pengendalian inflasi dalam APBD 2024,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, usai rakor tersebut juga menekan kepada TPID Kota Padang Panjang untuk terus konsisten dalam upaya penanganan inflasi.
“Sekarang kita dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD 2024, saya minta kepada TPID dan OPD untuk menginventarisir dan melaporkan apa yang menjadi rencana program kegiatan di setiap OPD dalam upaya pengendalian inflasi,” ujarnya.
Turut hadir pada rakor tersebut, Asisten II, Ewasoska, S.H, Forkopimda, dan OPD terkait.
#GP | DF | Rifki
Tidak ada komentar:
Posting Komentar