Padang Panjang(SUMBAR).GP- Wali Kota, H. Fadly Amran BBA Datuak Paduko Malano kembali mengharumkan nama Sumatera Barat (Sumbar) di tingkat nasional. Berkat komitmennya terhadap manajemen ASN (aparatur sipil negara), Pemko Padang Panjang menyabet BKN Award dalam empat kategori.
Yaitu Kategori Utama Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Peringkat 1 Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Peringkat 2 Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, serta Peringkat 2 Pengembangan Kompetensi.
Untuk kategori utama, Kota Padang Panjang menjadi pemuncak nasional mengalahkan Kota Palembang (Sumatera Selatan), Sukabumi (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Tangerang Selatan (Banten).
Penghargaan tersebut diserahkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang diadakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), secara daring (dalam jaringan-red) dan luring (luar jaringan-red), Selasa (30/05/2023) di Kota Bandung.
Rakornas turut dihadiri Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Asisten Administrasi Umum Martoni, S.Sos, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Rudy Suarman, A.P beserta jajaran melalui video conference di Ruang VIP Balai Kota.
Wako Fadly menyampaikan, rasa syukur atas diraihnya BKN Award ini. Harapannya, penghargaan ini bisa mendorong kinerja ASN menjadi lebih baik, mewujudkan ASN yang andal dan Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
“Selamat kepada ASN Kota Padang Panjang. Tanpa ASN berkualitas, tidak akan ada kerja maksimal," ujar wako seraya menuturkan, ASN yang berkualitaslah yang mampu memberikan kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menerapkan program kepala daerahnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin secara daring melalui video conference mengatakan, rakornas ini dapat menjadi forum strategis melahirkan gagasan-gagasan segar dari para pemangku kepentingan guna pengembangan ASN ke depan. Terlebih pilihan tema Manajemen Talenta juga sangat relevan dengan agenda transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas juga ikut menyampaikan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo secara daring melalui video conference langsung dari Estonia, Eropa. Arahan Presiden mengenai Reformasi Birokrasi di antaranya birokrasi yang berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi yang lincah dan cepat.
#GP | DF | Harris
Tidak ada komentar:
Posting Komentar