Dalam roadshow yang bertemakan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota, Menko PMK Muhadjir menyampaikan, secara nasional tahun 2022 Provinsi Sumbar memiliki tingkat kemiskinan Ekstrem 0,77% dan prevalensi stunting 25,2%.
"Rentang tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar berada di antara 0,00% sampai 2,21%, sementara rentang prevalensi stunting antara 13,7% sampai 32%. Dari angka itu perlu dilakukan penanganan kemiskinan ekstrem yang juga dapat menangani stunting secara bersamaan," katanya.
Karena itu, kata Menko, untuk kemiskinan ekstrem diminta agar pemerintah daerah melakukan langkah strategis dalam penanggulangannya dan untuk upaya penanganan stunting silahkan ajukan kebutuhan antopometri dan USG ke Pemerintah Pusat.
"Terkait kebijakan fiskal, diharapkan untuk mengoptimalkan dan pastikan untuk saling melengkapi atas penggunaan alokasi APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBdes untuk intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting. Salah satunya dengan mengajukan kebutuhan antopometri dan USG yang bakal disediakan Pemerintah Pusat," kata Muhadjir.
Terakhir Menko Muhadjir berharap Kepala Daerah bersama dinas terkait untuk memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bisa mencakup 30 sampai 300 keluarga di tiap desa/nagari.
"Dana desa di Provinsi Sumbar Rp0,6 Milyar sampai Rp3,8 Milyar, tolong pastikan keluarga miskin ekstrem memperolehnya. Dana desa juga bisa digunakan untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum yang bisa dijadikan program padat karya yang melibatkan keluarga miskin ekstrem dan miskin dalam pengerjaannya," tukasnya.
Sementara itu Wabup Richi Aprian mengungkapkan, pencapain percepatan penurunan stunting di Tanah Datar sudah mengalami penurunan dari 21,5% di tahun 2022 menjadi 18,9% diawal tahun 2023.
"Penurunan angka stunting di Tanah Datar tentu berkat kerja keras, kerjasama dan dukungan semua pihak. Namun tentunya apa yang disampaikan Menko PMK tadi menjadi perhatian kita semua untuk dilaksanakan," katanya.
Yang paling utama, tambah Wabup, adanya kesamaan data yang dimiliki dinas terkait untuk menindaklanjuti arahan Menko PMK dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting.
"Untuk pencapaian hasil maksimal, diharapkan koordinasi yang intens dari dinas Sosial, PMDPPKB, Kesehatan, Bappeda Litbang dan instansi terkait lainnya, terutama dalam kevalidan data, sehingga penanganan yang diharapkan Menko PMK dapat dilaksanakan maksimal terutama dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan stunting di Tanah Datar," pungkasnya.
Selepas itu, Wabup Richi bersama Ketua TP PKK Ny. Lise Eka Putra dalam kegiatan juga berdiskusi dengan dinas terkait perihal kondisi di lapangan sehingga bisa menjadi bahan evaluasi ke depan dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan stunting di Tanah Datar.
# GP | Boyle
Tidak ada komentar:
Posting Komentar