Bupati dalam pengarahannya, mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Sijunjung untuk mengoptimalkan kinerja melalui kolaborasi dan inovasi sebagai upaya mendukung realisasi pembangunan. Terlebih, berbagai sektor pengungkit perekonomian saat ini dinilai sudah kembali pulih pasca pandemi.
"Pada 2022, secara umum indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah telah memperlihatkan tren capaian yang cukup baik walaupun belum mencapai 100 persen sesuai target. Saya berharap tahun ini dapat terus dilakukan upaya perbaikan terlebih berbagai sektor pengungkit perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi," kata Bupati Milinial itu.
Lebih lanjut, Benny menuturkan capaian kinerja pemkab pada 2022 dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mencermati berbagai indikator yang menjadi penyebab belum maksimalnya capaian kinerja. "Meskipun kita bekerja periode ini 3 tahun 8 bulan namun target visi misi masa 5 tahun tetap akan dicapai dengan sebaik baiknya," teganya.
Berbagai indikator tersebut dapat menjadi acuan dalam rancangan RKPD 2024 sehingga dapat disempurnakan dan dilengkapi sesuai dengan berbagai usulan maupun RPJMD. "Saya tekankan kita harus berupaya agar setiap tahunnya capaian kinerja dapat menunjukkan progres yang positif menuju pencapaian visi-misi daerah" ujarnya.
Dikatakan Bupati, berdasarkan data survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI awal tahun 2023, angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung pada tahun 2022 sebesar 30,0% atau mengalami penurunan 0,1% dibandingkan tahun 2021.
Sesuai data SSGI tersebut, tercermin bahwa angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung masih pada kotegori tinggi dibandingkan dengan Nasional sebesar 21,6% dan Provinsi Sumbar sebesar 25,2%.
Sementara berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi e-PPGBM angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung tahun 2022 sebesar 17,3 % atau mengalami penurunan yang signifikan terhadap tahun 2021 sebesar 23,3%.
Terlepas data yang kita gunakan, yang jelas angka stunting Kabupaten Sijunjung tinggi prevalensi dari target nasional pada tahun 2024 sebesar 14 %. Untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah, diperlukan kesamaan persepsi kita bersama dalam penurunan angka prevalensi stunting.
Kita perlu melakukan intervensi spesifik, diantaranya pemberian tablet darah bagi remaja putri, wanita usia subur dan ibu hamil, pemantau pertumbuhan balita dan sebagainya. Disamping itu, intervensi sensitif lebih difokuskan kepada penyediaan layanan Aie bersih dan ketersediaan sanitasi yang layak, serta ketersediaan pangan bergizi, pendamping keluarga resiko stunting dan penurunan jumlah penduduk miskin, terutama miskin ekstrim.
Kepala Bapppeda Dra.Yuni Elvira, MT.,selaku panitia dalam laporannya mengatakan, sebelum melaksanakan Musrenbang RKPD tahun 2024, kita telah melakukan serangkaian tahapan perencanaan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 sebagai berikut;
Pertama diawali dengan Musrenbang nagari/desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan nagari (BPN) atau BPD pada September sampai Oktober 2022, hasil Musrenbang tersebut salah satunya menghasilkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dengan jumlah usulan 2.540 item.
Kemudian usulan tersebut dimasukkan kedalam aplikasi SIPD-RI dan setelah dilakukan verifikasi oleh tim, akhirnya sebanyak 930 usulan itu diterima, selanjutnya dijadikan bahan untuk pembahasan Musrenbang RKPD 2024 tingkat kecamatan.
Pada tanggal 24 Januari 2023 dilaksanakan Forum Konsultasi Publik yang diikuti oleh kepala perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan awal RKPD 2025 serta menyepakati tujuan, sasaran, tema pembangunan (sesuai RPJMD 2021-2026) yaitu "Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat segala Bidang Melalui Reformasi Struktural" serta menyepakati 7 perioritas pembangunan dan 37 program unggulan pembangunan daerah tahun 2024.
Berikutnya dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kecamatan pada 8 Kecamatan dari tanggal 25 Januari sampai 7 Februari 2023 untuk membahas dan menyepakati hasil hasil Musrenbang dari nagari/ desa menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan, sebanyak 92 usulan tersebar di Kecamatan
Kamang Baru 13 usulan, Tanjung Gadang 11 usulan, Lubuk Tarok 6 usulan, Sijunjung 11 usulan, IV Nagari 9 usulan, Kupitan 9 usulan, Koto VII 16 usulan dan Sumpur Kudus 17 usulan.
Selain usulan perioritas tersebut, masih terdapat sebanyak 558 usulan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang RKPD 2024 tingkat kecamatan yang perlu dipertimbangkan oleh perangkat daerah dalam menentukan lokasi dan alokasi rencana kerja tahun 2024.
Tahapan selanjutnya, dilaksanakan Forum Perangkat Daerah diikuti 20 OPD tanggal 14 sampai 27 Februari 2023 bertujuan memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kenerja sasaran, program dan kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja-PD, sebelum melaksanakan Musrenbang ini juga dilakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD 2024 tingkat kecamatan dengan hasil FPD tanggal 16-17 Maret 2024.
Seluruh usulan prioritas kecamatan disepakati dimasukkan ke dalam Renja PD tahun 2024. Yang paling banyak mengakomodir perioritas kecamatan adalah Dinas PUPR 22 kegitan perioritas dan Perkim LH 20 kegiatan perioritas.
Ikut memberikan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung disampaikan oleh Wakil Ketua Redi Susilo, S.Pd Datuak Bagindo Ratu dan Anggota DPRD Provinsi Sumbar H.Daswanto, SE dan yang mewakili Ketua Bapppeda Provinsi Sumbar.
Kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2024 dan rembuk penurunan stunting dihadiri unsur Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten dan H.Daswanto, SE anggota DPRD Provinsi Sumbar, unsur Nasional, Unsur Bappeda Sumbar, Unsur Bappeda Kabupaten tetangga, Wakil Bupati Sijunjung, Sekdakab, OPD, Camat dan Wali Nagari serta unsur Perguruan Tinggi, MUI , Bundo Kandung, Dekopinda dan organisasi kemasyarakatan.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2024 ini berlangsung dua pleno, peleno I sebagai acara pembukaan secara resmi dan pleno II dengan penyampaian materi 1 oleh Kepala Dinas Marga, Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Sumbar, materi 2 disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Sijunjung dan materi 3 oleh pejabat Kementerian Kesehatan RI dan kegiatan dilanjutkan dengan acara penutupan resmi, dilakukan oleh Wakil Bupati Sijunjung.
#GP | Herman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar