Seperti halnya dilansir dari media Online TribunPadang.com yang tayang, Kamis 9 Februari 2023, dengan Judul 'Gubernur Sumbar Dukung Rencana Pemerintah Pangkas Bandara Internasional".Dimana dalam ulasannya dengan jelas disebutkan, bahwa Mahyeldi sudah lima bulan lamanya duluan mendengar informasi mengenai pemangkasan bandara internasional itu dari seorang menteri, walau wacana baru itu baru akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.
Bahkan dikatakanya, jika rencana pemangkasan itu punya nilai positif untuk mengontrol orang yang masuk ke Indonesia. “Saya pribadi sangat senang sekali orang yang masuk ke Indonesia ini diawasi secara ketat,” kata Mahyeldi pada Rabu (08/2/2023) lalu.
Menanggapi hal itu, Bupati Solok, H. Epyardi Asda mengatakan, bahwa rencana pemerintah pusat itu, khusus untuk Sumatera Barat sangatlah tidak menguntungkan. Mengingat untuk Sumbar sendiri dalam pengembangan ekonomi daerah, salah satu andalannya adalah pariwisata.
Bahkan dengan adanya BIM, paska dicabutnya PPKM oleh pemerintah pusat, wisatawan-wisatawan sudah mulai berdatangan, baik dari Singapura, Malaysia, dan wisatawan manca lainnya. Karena tidak bisa dipungkiri Sumatera Barat memiliki bentangan alam dengan sejuta pesona yang begitu menggoda.
Dan tidak kalah pentingnya, Sumbar sebagai sebuah propinsi, dengan 99% masyarakatnya beragama Islam. keberadaan bandara bertaraf international menurut H. Epyardi Asda sangat diperlukan, terutama khususnya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umah ke Tanah Suci bisa langsung dari bandara BIM yang ada di Padang.
Termasuk BIM ini kita ketahui juga yang dipergunakan untuk keberangkatan Haji. Walaupun kementerian BUMN untuk hak ini dikecualikan. Apalagi, selain itu pemerintah pusat juga sudah menyiapkan asrama haji. Dimana siap untuk menampung masyarakat yang ingin berangkat haji, dan itu bukan hanya untuk Sumbar, tetapi juga untuk keberangkatan masyarakat dari propinsi yang bertetangga dengan Sumatera Barat.
Selain itu jika terjadi perubahan status bandara, maka secara tidak langsung juga akan memberi pengaruh tidak baik bagi lalu lintas perdagangan(Bisnis) dan investasi di Sumatera Barat.
“Untuk itu, saya sebagai Bupati, dan juga kebetulan kita memiliki salah satu putri Asli Kabupaten Solok, Athari Ghauti Ardi yang sekarang lagi duduk mewakili masyarakat Sumbar di Komisi V DPR RI , dimana bermitra langsung dengan Kementerian perhubungan RI.
Dengan kapasitasnya di parlemen, saya juga akan berkomunikasi dan minta bantuan beliau untuk mempertanyakan status bandara BIM ini ke Kementerian Perhubungan sebagai mitra kerjanya. Dan kemudian juga minta bantuan untuk berkomunikasi dengan kementerian BUMN.
Dimana tentunya kita sangat berharap, agar Bandara Internasional Minang Kabau(BIM) di Sumbar supaya tidak diturunkan statusnya dari bandara Internasional menjadi bandara Domestik (Lokal),” Ujar H. Epyardi Asda yang juga sekarang terkenal dengan sebutan bupati viral ini disela waktu kerjanya di Kantor Bupati Solok kepada media ini. Kamis(17/2)
Kemudian, terkait dengan sikap dan pernyataan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang terkesan mengaminkan rencana pemerintah Pusat di beberapa media yang pernah dibacanya. H. Epyardi Asda mengatakan, bahwa dirinya juga sudah banyak melakukan kemunikasi dengan tokoh-tokoh Sumbar yang ada, termasuk dengan bapak Irman Gusman. Dimana rata-rata menyayangkan dan menolak pernyataan orang nomor satu di Sumbar itu.
“Saya sebagai Bupati Solok, sangat prihatin dan sangat menyayangkan pernyataan Bapak Gubernur kita ini, yang menerima begitu saja. Saya secara pribadi kadang pernah berpikir, apa yang beliau pikirkan?, apakah beliau mengerti atau tidak, betapa pentingnya keberadaan dan status Bandara BIM bagi Sumatera Barat. Beliau sadar tidak?, Sumatera Barat ini apa, dan kebutuhannya seperti apa?,” tuturnya mempertanyakan.
Padahal, disampaikan mantan Anggota DPR RI tiga periode ini, jika Gubernur sendirilah bersama timnya yang mengatakan, bahwa Sumbar merupakan tempat tujuan Wisata Internasional, bahkan pariwisata merupakan salah satu misi pembangunan prioritas dalam kepemimpinannya.
“Untuk itu, saya juga bertanya-tanya. Apakah pantas seorang Gubernur Sumbar untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu, mengerti tidak sih beliau ini,? tutur Epyardi dengan raut wajah kecewa.
Untuk itu, sebagai salah seorang kepala daerah tingkat II yang ada di Sumbar, dirinya merasa miris. Dan sangat menyayangkan. Dan bahkan komunikasinya dengan beberapa kepala daerah tingkat II Sumbar lainnya.
Dikatakan, jika mereka juga merasa sangat menyayangkan, dan bahkan ada yang terbawa emosi dengan pernyataan tersebut "Menurut kami, beliau itu ya..ada keberpihakan kepada rakyat sedikit saja gitu lo... Beliau itu Gubernur Sumbar, seharusnya bertindak, berlaku dan mengeluarkan kebijakan apapun harus memikirkan kepentingan seluruh rakyat Sumatera Barat, bukan untuk berlindung diri, atau untuk golongan tertentu saja,” tambahnya lagi.
Selanjutnya dikatakan, kalaupun ingin mengeluarkan pernyataan terkait kepentingan Sumbar secara keseluruhan, undang dong seluruh kepala daerah, karena kebijakan gubernur itu menyangkut hajat hidup seluruh orang yang ada di Sumatera Barat, bukan untuk pribadi beliau saja. Tetapi ada 19 kabupaten Kota yang ada di Sumbar yang dinaungi.
“Kalau terus begini cara beliau memutuskan dan mengambil kebijakan, saya meyakini Sumbar ini akan terus mundur dalam perkembangannya, sementara daerah lain sudah berpikir untuk maju dan terus berkembang dalam segala hal. Tetapi Gubernur malah mengaminkan untuk sebuah kemunduran. Parahnya lagi pernyataan ini dikeluarkannya, disaat wacana keinginanan masyarakat, untuk menjadikan Sumbar menjadi daerah istimewa masih hangat di publik ranah minang.
“Sekali lagi, sebagai bupati, dan atas nama masyarakat Kabupaten Solok. Terus terang saya sangat kecewa, harusnya lakukan perlawanan dulu, berunding, berdiskusi, dan lakukan sesuatu dulu. Pertanyakan dulu apa masalahnya, kemudian jelaskan, bahwa Sumbar itu sangat memerlukan yang namanya bandara internasional ini, jangan apa yang dikatakan pemerintah pusat main terima saja,”
“Jika Gubernur tidak segera merubah pernyataannya, saya bersama kepala daerah lainnya akan komukasikan hal ini lebih inten. Kalau perlu kami juga akan membuat surat resmi langsung kepada kementerian BUMN dan kementerian Perhubungan RI. Mohon kepada bapak-bapak kita di Pemerintah pusat ini supaya tidak menurunkan status Bandara Internasional Minang Kabau(BIM) menjadi Bandara yang hanya melayani penerbangan lokal,” Pungkas Bupati Solok, H. Epyardi Asda.
#GP | Man
Tidak ada komentar:
Posting Komentar