PPWI memberikan penghargaan karena menilai kinerja Bambang Soesatyo telah memberikan dampak positif bagi bangsa dan kemanusiaan melalui lembaga MPR RI yang dipimpinnya. Certicate of Appreciation yang diberikan kepada Ketua MPR RI tersebut ditandatangani oleh Ketum Wilson Lalengke, Sekjen Fachrul Razi, Dewan Penasehat Maya Rumantir, dan PPWI Internasional Abdul Rahman Salem Dabbousi.
Temu audiensi yang bertempat di ruang kerja Ketua MPR RI tersebut berlangsung sekitar satu jam mulai dari pukul 11.10 wib hingga selesai. Hadir dalam pertemuan itu, selain Ketum PPWI, juga terlihat sejumlah personil DPN PPWI, antara lain Wakil Ketum PPWI, Mung Pujanarko, S.Sos, M.I.Kom; Wakil Sekretaris Jenderal PPWI, Julian Caisar, SPd; dan Wakil Bendaraha PPWI, Winarsih, S.Pd. Turut mendampingi Ketum PPWI, Fernandia Sima Antasari dan Edwin Waturandang dari PPWI DKI Jakarta.
Sementara itu, dari pihak MPR RI, H. Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet ditemani beberapa staf MPR RI. Sejumlah media, baik dari Sekretariat MPR RI maupun PPWI juga hadir meliput pertemuan ini.
Pada kesempatan tersebut, Wilson Lalengke melaporkan hasil Kongres Nasional III PPWI yang telah dilaksanakan pada 10-12 November 2022 lalu. Terkait dengan hasil Kongres itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI ini menyampaikan permohonan kepada Ketua MPR RI sebagai salah satu Dewan Pembina PPWI kiranya berkenan hadir dan melantik Kepengurusan DPN PPWI periode 2022-2027.
"Silahkan diagendakan, nanti saya hadir dan melantik Kepengurusan PPWI hasil Kongres Nasional PPWI," ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo merespon permohonan PPWI dimaksud.
Wilson Lalengke selanjutnya menyampaikan beberapa program yang dapat dilakukan PPWI untuk mendukung kinerja lembaga legislatif, baik MPR RI maupun DPR dan DPD RI. Diantara berbagai program yang disampaikan, pada umumnya sudah pernah dikerjasamakan dengan beberapa lembaga sebelumnya seperti dengan TNI, Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Jasa Raharja, dan lain-lain.
"Program-program ini sudah sering kami laksanakan bersama Polri, TNI, dan beberapa kementerian maupun lembaga. Jadi, PPWI sudah berpengalaman dalam mengelola dan melaksanakan program kerjasama seperti ini," jelas tokoh pers nasional itu.
Program-program dimaksud adalah diklat jurnalistik, lomba foto, lomba video, lomba menulis, kerjasama peliputan, pemberitaan dan inseminasi informasi, serta konsultasi media dan publikasi. "Selain kepada kalangan wartawan, PPWI juga telah melakukan kerjasama pelatihan jurnalistik bagi banyak kalangan, termasuk buruh, staf pegawai, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar masyarakat awam mampu menuliskan informasi dengan pola penulisan ala wartawan, antara lain memenuhi prinsip 5W+1H, check and recheck, dan cover both-side," tutur Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru/dosen, wartawan dan masyarakat umum ini.
Dalam pertemuan ini, Bambang Soesatyo menitipkan pesan agar Pewarta Warga yang tergabung di PPWI mendorong masyarakat melalui para pengurus di daerah-daerah untuk memperbanyak konten yang berisi informasi tentang potensi daerah, antara lain berupa potensi wisata dan hasil produk lokal. Menurutnya, penyebar-luasan informasi tentang potensi daerah akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan.
"Peran pewarta warga dalam menggerakkan sektor ekonomi pedesaan berbasis pariwisata dan UMKM sangat besar. Terbukti dari berbagai tempat yang dulunya tidak banyak orang tahu, kemudian menjadi viral dan akhirnya ramai dikunjungi warga karena pemberitaan yang dilakukan oleh para pewarta warga. Seperti Water Gong di Klaten, Sawah Nanggulan di Kulon Progo, Embung Kledung di Temanggung, Nuansa Riung Gunung di Bandung, Antapura De Jati di Garut, Ranu Manduro di Mojokerto, hingga Amaryllis Garden di Yogyakarta,” ujar Bambang Soesatyo yang merupakan mantan wartawan Media Prioritas ini.
Pada bagian lain arahannya, Bamsoet mengatakan bahwa pewarta warga dapat menjadi mitra kritis dan strategis bagi para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan daerah, hingga penyelenggara pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing. Misalnya dengan menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat desa untuk memastikan dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh para penyelenggara negara.
“Dalam APBN 2023, Pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp 70 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Besarnya jumlah Dana Desa tersebut harus dipastikan bisa memberikan efek bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa,” jelas Wakil Ketua Umum FKPPI itu.
Merespon arahan tersebut, Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membantu Pemerintah dalam mendorong masyarakat di semua daerah untuk mengeksplorasi potensi wilayahnya dan mempublikasikannya di media-media yang ada termasuk media sosial. PPWI juga siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan kontrol sosial dan kontrol pemerintah hingga di level desa, termasuk dalam hal penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN/APBD.
#GP | APL | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar