Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatra Barat, Rustam Budiman mengatakan, diusia yang ke 77 ini, Pemprov Sumbar sudah semestinya mampu menyelesaikan sejumlah persoalan dan pemasalahan pembangunan fisik maupun non fisik yang sedang dan akan berjalan.
“Sedikit catatan reflektif yang ingin diajukan oleh Badko HMI Sumbar di hari jadi Sumbar yang ke 77 ini diantaranya adalah Pemprov Sumbar harus punya titik fokus pembangunan. Dalam artian Pemprov harus mengerti dan mampu membaca apa yang menjadi potensi dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Sumbar,” ujarnya kepada awak media (Minggu/2 Oktober 2022).
Budi, sapaan akrab Rustam Budiman menyebutkan, meski saat ini Provinsi Sumatra Barat dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy telah mencetuskan sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda didalam Program Unggulan (Progul) nya. Namun pelaksanaan dan dampaknya dilapangan hingga kini masih belum bisa dirasakan secara nyata oleh generasi muda.
“Misalnya salah satu progul Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menciptakan 100 ribu millenial Entrepreuneurship atau UMKM baru. Saat ditelusuri lebih lanjut, ternyata dalam program tersebut kegiatannya hanya sebatas seminar dan pelatihan di hotel. Peserta kegiatannya bahkan hanya terbatas kepada pemuda pelopor ataupun pemuda-pemuda yang sudah terkoneksi dengan OPD terkait saja,” ucapnya.
Padahal, kata Budi, apabila memang salah satu progul tersebut menargetkan pertumbuhan UMKM baru dan bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran Sumbar yang saat ini masih didominasi oleh kalangan generasi muda usia produktif, seharusnya program tersebut dijalankan dengan matang dan disertai dengan sejumlah strategi pembinaan dari hulu hingga hilir.
“Jika kita bicara UMKM atau entrepreuneurship, tentu harus jelas siapa yang akan di bina, permodalan nya bagaimana, jenis produknya apa, siapa yang akan membeli hasil produksi. Semuanya seharusnya harus benar-benar dikaji secara tuntas bahkan sebelum program itu dijalankan” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila salah satu progul tersebut tidak dijalankan dengan perencanaan dan kajian yang matang seperti saat sekarang ini. Akibatnya progul tersebut pada akhirnya hanya tinggal di atas kertas semata, tidak berdampak dan tidak dirasakan gaungnya oleh generasi muda yang memang menjadi target dalam salah satu Progul Gubernur dan Wakil Gubernur itu.
Masukan dan catatan reflektif kritis lainnya yang diajukan oleh Badko HMI Sumbar kepada Pemprov, disampaikan Budi, yaitu Pemprov harus responsif dalam menyikapi segala persoalan yang berkembang dan menjadi keresahan ditengah-tengah masyarakat seperti misalnya persoalan jalur Sitinjau Lauik yang selama ini dikenal rawan dilanda bencana longsor dan kecelakaan.
“Sampai sekarang bisa dikatakan bahwa Pemprov belum bisa melahirkan solusi yang kongkrit dalam menyelesaikan persoalan Sitinjau Lauik. Padahal jalur itu adalah salah satu jalur distribusi barang dan transportasi penghubung Sumbar dengan provinsi tetangga. Bayangkan, apabila cuaca hujan kawasan itu rawan longsor dan pasti akan menimbulkan kemacetan panjang,” sebutnya.
Badko HMI Sumbar, sambung Budi, juga meminta Pemprov Sumbar untuk tidak abai dan malah terjebak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan maupun program seremonial pencitraan belaka. Subut saja di perayaan hari jadi, meskipun dalam keadaan hujan, namun tidak mengurangi semangat bersepeda, andai semangat seperti itu di miliki untuk bersama-sama dalam membangun Sumatra Barat tentu akan memberikan dampak baik terhadap kemajuan pembangunan Sumatra Barat.
Dalam agenda bersepeda saja semua Stakeholder berlomba-lomba untuk saling suport, seperti Bank Nagari, mampu memberikan 50 sepeda dan satu paket Umroh hanya untuk agenda seremonial, andai hadiah itu di berikan kepada anak-anak yang berprestasi namun kurang mampu, tentu akan lebih bermanfaat, tapi sayangnya pemerintah selalu terjebak dalam agenda seremonial saja. Sebab menurutnya, sejauh ini Pemprov Sumbar masih memiliki segudang pekerjaan rumah yang mendesak dan harus segera dicarikan solusinya.
“Sumbar masih dibayangi persoalan tingginya angka pengangguran, angka inflasi, persoalan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang masih belum tuntas ataupun masih adanya ditemukan anak-anak putus sekolah lantaran kurang biaya di pelosok-pelosok nagari, ini mendesak diselesaikan dan perlu dicarikan solusinya dengan segera,” tegas Budi.
Sejumlah persoalan yang dipaparkannya tadi, kata Budi perlu segera ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemprov. Sebab menurutnya Sumbar merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang nan gemilang serta telah melahirkan banyak tokoh-tokoh intelektual yang telah mewarnai setiap perjalanan bangsa Indonesia.
“Harusnya Pemprov malu dengan para tokoh pejuang, pendiri dan pahlawan bangsa asal Ranah Minang yang dikenal dengan pendidikannya, kecedikiawanannya, serta adat istiadatnya, ini perlu direnungkan kembali dalam peringatan 77 tahun hari jadi Sumbar ini, bagaimana bisa kejayaan masa lalu kita pertahankan jika masih ada anak-anak putus sekolah dan pemuda tidak punya pekerjaan?. Pemprov sebagai representasi Negara harus benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyrakat Sumbar,” pungkasnya.
#GP | Herman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar