Padang Panjang(SUMBAR).GP- Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Padang Panjang hingga 18 Juni 2022, mencapai 46% dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), 49,7%.
“Untuk PKB, realisasinya mencapai Rp7.763.585.400 dari 11.320 unit. Sedangkan untuk BBNKB realisasinya mencapai Rp3.178.166.700 dari 1.761 unit,” kata Kepala UPTD Samsat Padang Panjang, Deni Hidayat saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Sumbar di ruang rapat Samsat Padang Panjang, Senin (20/06/2022).
Deni menyebutkan, tahun ini pihaknya menargetkan pendapatan dari PKB dan BBNKB di Kota Padang Panjang bisa naik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun ini kita menargetkan pendapatan dari PKB naik menjadi Rp17.053.480.000 dengan menjangkau 26.557 unit. Sedangkan untuk BBNKB diharapkan juga bisa naik di angka Rp 6.389.002.000 dengan target 3.491 unit ,” ungkapnya.
Deni yang baru saja dilantik sebagai kepala UPTD Samsat Padang Panjang ini, juga optimis untuk realisasi PKB dan BBNKB pada akhir tahun nanti dapat melebihi target seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Samsat Padang Panjang juga memiliki beberapa kegiatan untuk meningkatkan pencapaian target. Di antaranya mengefektifkan operasional Samsat keliling, BDU, razia mitra, informasi melalui videotron, spanduk, informasi melalui mobil keliling milik Kominfo Padang Panjang, informasi lewat radio, sosial media, koordinasi dengan pemerintah daerah dan Samsat Kuliner yang aktif saat Ramadan di Pasar Kuliner Padang Panjang,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Bidang Keuangan DPRD Sumbar, H. Rahmat Saleh mengatakan, kedatangan pihaknya ke sini terkait dengan salah satu sumber pendapatan terbesar yang menjadi unggulan yaitu pajak kendaraan bermotor ini.
“Kita ingin memastikan di Padang Panjang pendapatan yang berkaitan dengan PKB dan BBNKB ini dapat dilaksanakan dengan baik. Apalagi di sini memiliki kepala UPTD yang baru seminggu di sini. Kita ingin tahu juga seperti apa perencanaannya untuk memajukan Samsat ke depan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Rahmat Saleh juga memastikan bahwa optimalisasi pendapatan PKB dan BBNKB di Kota Padang Panjang tidak terkendala gara-gara teknis. Dalam hal ini, mungkin sistem infrastruktur, manajemen IT, dan sebagainya.
“Tadi kita juga mendengarkan di Padang Panjang ada beberapa kendala. Insyaa Allah pulang dari sini, kita akan mengundang perwakilan Forkopimda atau yang berkaitan dengan pelayanan Samsat untuk membahas hal ini,” ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi III, Irwan Afriadi, beserta anggota Komisi III, Ismunadi, Jasma Juni, Nofrizaon, Dody Delvy, Ahmad Rius, Albert Hendra Lukman, dan H. Asra Faber yang juga pernah menjabat sebagai Ka Kemenag Padang Panjang, perwakilan dari Jasa Raharja, perwakilan Satlantas Polres Padang Panjang serta pegawai UPTD Samsat Padang Panjang.
#GP | DF | Rifki
Tidak ada komentar:
Posting Komentar