Padang Panjang(SUMBAR).GP- Wakil Wali Kota, Drs. Asrul menyambut baik Arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Arahan ini disampaikan Tito pada zoom meeting yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia, Senin (24/01/2022).
Menurut Asrul, Arahan Mendagri Tito yang saat itu didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, M.Si dan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, sangat relevan dengan program Kota Antikorupsi di Padang Panjang .
Arahan Mendagri bersama ketua KPK dan kepala LKPP membuka cakrawala, membangun kesadaran agar terhindar dari perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi. Di samping itu, kita juga mengetahui ketersediaan barang dan jasa dengan mengetahui manfaat e-Catalogue dan Toko Daring," ujarnya.
Sebelumnya Tito Karnavian menegaskan, pemberantasan korupsi perlu menjadi perhatian bersama. Kemudian, korupsi tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan dan individu, tetapi juga terhadap kepercayaan publik.
"Tindak korupsi harus ditekan seminimal mungkin. Kalau pemerintahan itu bersih dan jelas, pendapatan negara, PAD, akan meningkat. Lalu kesejahteraan juga bisa naik," sebutnya.
Korupsi terjadi, lanjut Tito, di antaranya disebabkan oleh sistem. Seperti biaya politik yang tinggi, dan rekrutmen ASN dengan imbalan. Lalu tidak adanya integritas, moralitas, mentalitas dan kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara. Kemudian, praktek menyimpang dalam sebuah organisasi. Korupsi atau perbuatan melanggar hukum seolah menjadi tradisi.
Sementara itu, Firli Bahuri menyatakan, siapapun akan bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, kesempatan dan kurangnya integritas. "Mari bangun, jaga, dan pelihara integritas," tuturnya.
#GP | DF | Harris
Tidak ada komentar:
Posting Komentar