Padang Panjang(SUMBAR).GP- Kepala Bagian Perekonomian Setdako, Putra Dewangga, SS, M.Si mengatakan, kenaikan minyak goreng bermerek merupakan fenomena global yang dipicu oleh kenaikan harga sawit dunia.
“Kenaikan harga sawit disebabkan teknologi penemuan bahan bakar biodiesel B30 dari bahan baku sawit dan minyak solar. Pihak belakang Kementerian Perdagangan RI juga telah meminta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi lalu lintas perdagangan minyak goreng ini,” ungkapnya, saat dikonfirmasi, Jum'at (21/01/2022).
Menyikapi hal ini, lanjutnya, Pemko sudah menyelenggarakan koordinasi Tim Pengedalian Inflasi Daerah (TPID). Serta melakukan pemantauan perkembangan dan permintaan di pasar setiap hari oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM), serta Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), berkoordinasi dengan distributor yang ada di Padang Panjang.
Berdasarkan hasil pemantauan terhadap harga 44 komoditas pangan strategis di Pasar Pusat Padang Panjang pada minggu kedua Januari 2022 yang dilakukan Disperdakop UKM dan Dispangtan, terdapat salah satu kenaikan adalah minyak goreng bermerek tersebut.
Pada 13 Januari lalu, Disperdakop UKM juga bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, menyelenggarakan operasi pasar khusus minyak goreng.
Secara nasional, Putra menyampaikan, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Perdagangan sudah menetapkan kebijakan pemberlakuan satu harga untuk kemasan minyak goreng Rp 14.000/liter yang dimulai pada Rabu (19/01) lalu.
“Pemerintah memutuskan memberikan subsidi. Upaya ini diberikan untuk minyak goreng kemasan satu liter, dua liter, lima liter, serta 25 liter. Kemasan minyak goreng dengan harga khusus tersebut, akan disediakan sebanyak 250 juta liter/bulan selama jangka waktu 6 bulan,” jelasnya.
Selain itu, kata Putra, sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Disperdakop UKM yang telah melakukan pekerjaan di lapangan pada Jumat ini. Khusus untuk Kota Padang Panjang, ritel modern yang ada adalah ritel modern skala lokal, sehingga sebagian besar belum memperoleh suplai minyak goreng bersubsidi tersebut.
“Terkait hal ini, TPID Kota Padang Panjang akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait dan TPID Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan solusinya,” pungkas Putra.
#GP | DF | Dega
Tidak ada komentar:
Posting Komentar