Nias Barat(SUMUT).GP- Dalam upaya membangun Nias Barat yang berdaya saing perlu ada dan perlu dilakukan inovasi baru, terutama dalam membangun kesadaran berbirokrasi. Hal itu penting karena persoalan di Kabupaten Nias Barat semakin kompleks.
"Pola pemikiran (mind-set) kita dalam mengatasi hal-hal yang kompleks di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nias Barat ini, salah satunya dengan cara merangkul berbagai pihak agar kebiasaan atau pola lama tidak digunakan lagi. Tentunya hal ini dapat berjalan ketika berbagai pihak berkehendak untuk keluar dari kebiasaan lama itu sendiri," ucap Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu kepada wartawan melalui sambung seluler, Jumat (24/9/2021).
Oleh karenanya, Bupati Khenoki Waruwu menjelaskan bahwa kebijakan yang diambilnya selama ini merupakan salah satu upaya dalam membangun perubahan di Nias Barat. Secara umum diketahui bahwa tidak sedikit pihak tertentu yang sulit menerima. Sehingga kreativitas birokrat dalam berinovasi untuk memajukan Nias Barat demi kesejahteraan masyarakat menjadi terkendala.
"Kita berharap seluruh stakeholder dapat menerima segala konsekuensi dari sebuah inovasi agar eksploitasi dari gagasan yang baru tidak disalah artikan. Saat ini kita sedang gencar dalam peningkatan kedisplinan, demi terwujudnya dan terbentuknya sumber daya manusia yang berdaya saing dan terukur," imbuh Khenoki Waruwu.
Pemerintahan Kabupaten Nias Barat saat ini, sambung Bupati Khenoki, adalah dalam tahap pembenahan dari segala aspek. Hal ini ditujukan untuk melepaskan Kabupaten Nias Barat dari ketertinggalan. Beberapa hal telah mulai benahi, terlebih-lebih di masa pandemi Covid-19 ini, adalah jajaran pimpinan di wilayah Kabupaten Nias Barat harus lebih pro rakyat dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individual maupun kelompok.
Menyinggung kebijakan pergeseran pejabat struktural beberapa waktu lalu, Bupati Khenoki menjelaskan bahwa kebijakan tersebut didasari dari penilaian kinerja serta adanya tindakan oknum pejabat yang diduga bertentangan dengan kepentingan masyarakat, serta kurangnya kemampuan dalam melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat secara optimal. Itupun, telah kita lakukan pengkajian sebelum kebijakan diambil. Salah satu contoh pada anggaran penanganan Covid-19 yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak terserap, hingga bulan September ini hanya 11% dari nilai anggaran 41 miliar, dan itupun terserap setelah adanya pergantian kepemimpinan di OPD tersebut.
Kemudian, kata Bupati Khenoki Waruwu, selain pejabat struktural, beberapa Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias Barat juga ada yang diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa karena adanya beberapa temuan Inspektorat Kabupaten Nias Barat terhadap pengelolaan Dana Desa yang terindikasi disalahgunakan dan tidak tepat sasaran sehingga sangat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dan atas persoalan itu pihak Pemda masih menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Bupati Khenoki Waruwu menghimbau, agar kiranya masyarakat Kabupaten Nias Barat tidak terprovokasi oleh hal-hal yang bisa memecah-belah dan menghambat program Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Yang memandang sedikitpun tidak ada sisi baiknya program Pemerintah yang sedang dijalankan, sesungguhnya hatinyalah yang sedang sakit.
Oleh karena itu, demikian Bupati Khenoki Waruwu, pihaknya mengharapkan penuh dukungan moral dari seluruh lapisan elemen masyarakat Kabupaten Nias Barat.
#GP | ARO | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar