“Guna lebih menjamin pejabat tinggi memenuhi persyaratan jabatan, pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbang kesinambungan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan. Untuk itu, kepala daerah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan karier PNS, jangan sampai terhambat,” tegas Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, SP Datuak Marajo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar yang mengangkat tema “Good And Clean Governance Melalui Pengisian Jabatan Berdasarkan Sistem Merit”, Kamis (10/06/2021), di Hotel Pangeran Beach, Padang.
Dari Kota Padang Panjang, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, Inspektur, Dr. Syahril, MH, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rudy Suarman, AP.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyampaikan, seleksi terbuka merupakan salah satu cara untuk memilih pejabat secara objektif dan juga diharapkan dapat mengurangi praktek pengangkatan pejabat berdasarkan koneksi politik yang mengganggu terjadinya keberpihakan dalam pembuatan kebijakan maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan masyarakat.
“Sistem merit bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan ASN yang professional, netral dan mempunyai nilai tinggi. Saya berharap semoga ke depannya, pemerintahan daerah bisa menempatkan SDM pada tempatnya. Karena sebuah jabatan pemerintahan harus diisi orang yang berkompeten di bidangnya,” ujar Mahyeldi seraya mengatakan rakor Ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumbar berjalan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna.
Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Dr. Agus Pramusinto, mengatakan, KASN merupakan mitra kerja kepala daerah. Mendampingi pejabat Pembina kepegawaian (PPK) agar tidak keliru dalam mengambil keputusan, baik itu menyangkut rotasi, mutasi, seleksi terbuka. Memastikan PPK mengikuti ketentuan yang ada.
“Kami juga melindungi ASN agar mereka bisa fokus terhadap tugas dan fungsinya menjalankan pelayanan publik untuk masyarakat,” tuturnya.
Wawako Asrul, menyebutkan, rakor ini lebih ditujukan kepada kepala daerah kabupaten/kota yang baru saja dilantik, agar tidak ada kesalahan dalam rotasi, mutasi, dan seleksi pejabat tinggi di masing-masing dearah.
Asrul juga berharap, dengan diadakan rakor ini bisa menjadi pedoman bagi pemkab/pemko untuk menempatkan pejabat tinggi sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. “Hal ini pun juga sudah diterapkan di Pemerintahan Kota Padang Panjang,” tuturnya.
Hadir pada acara tersebut, Forkopimda Sumatera Barat, Bupati/Walikota, Kasatgas Pencegahan Korupsi Wilayah 1 (Aceh, Riau, Sumbar), Arief Nurcahyo, AK, CA, Komisioner KASN, Prof. Agustinus Fatem, Assesor SDM Aparatur Jenjang Utama BKN, Dr. Purwanto, MM.
#GP | DF | Dega
Tidak ada komentar:
Posting Komentar