Asisten III Administrasi Umum, Martoni, S. Sos, M. Si saat membuka acara tersebut menjelaskan, dokumen RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang mutlak harus disusun. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dokumen tersebut merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan.
“Forum konsultasi publik ini dilakukan juga untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang. Salah satunya ditujukan untuk percepatan ekonomi. Untuk itu, kami harap semua stakeholder dapat memberikan masukan guna pembangunan Padang Panjang ke depannya,” ujar Martoni.
Martoni juga mengatakan, forum konsultasi publik ini sangat penting dilakukan, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga butuh penyesuaian dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik maupun nonfisik.
“Di sini, kita bisa membahas sektor-sektor apa saja yang bisa didorong agar bisa bertumbuh di tengah pandemi. Selain itu dalam upaya percepatan ekonomi, juga dibutuhkan terobosan-terobosan terbaru dari kita semua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Selain itu juga dijelaskan Martoni, RPJMD 2018-2023 yang akan dilakukan perubahan ini, masih perlu diselaraskan dan dipertajam serta diklarifikasi data informasinya secara bersama-sama di forum ini.
“Para peserta yang mengikuti forum ini, masing-masing mempunyai basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Padang Panjang. Berikanlah masukan dan saran, untuk rancangan awal perubahan RPJMD ini,” imbaunya.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Makro Bappeda, Rini Salmirawati. S. Kom, M. Si selaku ketua panitia, mengatakan forum ini bertujuan menjaring sasaran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, baik lisan maupun tertulis terkait isu strategis dan permasalahan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai target pembangunan Kota Padang Panjang dalam dua tahun ke depan.
Ia juga mengatakan, keberhasilan pembangunan Kota Padang Panjang akan dapat dicapai melalui sinergi dari seluruh komponen pemangku kepentingan yang ada.
“Diharapkan melalui forum ini dapat dicapai kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan terhadap isu strategis dan permasalahan yang diprioritaskan penyelesaiannya dalam perubahan RPJMD ini,” harapnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat diwakili Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Wini Sayori, yang juga sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Serta kepala OPD, camat, organisasi kepemudaan, ninik mamak dan tokoh masyarakat se-Kota Padang Panjang.
#GP | DF | KI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar