Dalam Rakorwasin yang dibuka Gubernur, H. Mahyeldi Asharullah, SP itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah dalam Program Ketahanan Pangan di wilayah Sumbar.
Hal ini sejalan dengan salah satu program unggulan gubernur-wakil gubernur yaitu menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung jagung dan beras nasional.
Kegiatan yang digelar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ini, untuk membangun disain pengawasan mengawal akuntabilitas pengelolaan program strategis pemerintah daerah tersebut.
Mahyeldi menyampaikan, rakorwasin ini merupakan langkah awal dalam menyatukan derap langkah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sumatera Barat untuk mengawal tata kelola keuangan dan program pembangunan strategis daerah. Tahun ini dimulai dengan mengawal program bidang pertanian, khususnya ketahanan pangan untuk tercapainya peningkatan nilai tambah dan produktivitas pertanian Sumbar.
Dikatakannya, dukungan, kolaborasi, dan sinergitas antarlembaga pengawasan juga menjadi kunci dalam terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif.
Mahyeldi meminta dukungan dan pembinaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk terus memberikan pembinaan kepada APIP se-Sumbar.
“Saya berharap melalui kegiatan rakorwasin ini akan menjadi langkah awal kita untuk menyamakan persepsi menentukan langkah-langkah apa yang harus kita ambil agar bisa mengawal prestasi dan meningkatkannya sektor pertanian melalui kolaborasi, sinergisitas, kerja sama dalam pengawasan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari dalam sambutannya menyampaikan, penyelenggaraan pembangunan di daerah masih menghadapi banyak tantangan. Berbagai program, kegiatan, sub-kegiatan yang diselenggarakan di daerah belum mampu mengungkit pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan.
“Permasalahan dalam pembangunan daerah dipicu oleh berbagai penyebab utama. Pertama, kualitas perencanaan di pemerintah daerah yang belum optimal. Pengawasan BPKP masih menemukan desain program yang tidak dirancang dengan baik, yaitu sasaran yang tidak didefinisikan dengan jelas, serta indikator kinerja yang belum dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanan program,” katanya.
Kedua, lanjutnya, pelaksanaan pengawasan intern untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di daerah juga belum optimal. Hasil pemantauan BPKP, APIP daerah belum memfokuskan kegiatan pengawasan internnya berdasarkan isu strategis pemerintah daerah dan risiko yang dihadapi. Orkestrasi pelaksanaan pengawasan intern juga belum berjalan optimal.
Disampaikannya lagi, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program, kegiatan, sub-kegiatannya. Pelaksanaan pengawasan ini nantinya tentu akan melibatkan APIP daerah dan perlu diperkuat melalui upaya harmonisasi dan kolaborasi pengawasan.
“Hal tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah yang dihasilkan pengawasan intern di daerah, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat,” ungkap Agustina.
Narasumber rakorwasin, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Ichsan Fuady, Kasatgas Pencegahan Wilayah 1 Korsup KPK, Arief Nurcahyo, Inspektur 3 Itjen Kemendgari, Elfin Elyas menghadiri secara daring, Sekretaris Daerah Provinsi, Benni Warlis, dan sebagai moderator yaitu Plt. Inspektur Sumbar, Betty Vetria.
#GP | DF | King
Tidak ada komentar:
Posting Komentar