“Saya minta catatan dari DPRD ini mohon segera ditindaklanjuti. Apapun yang menjadi catatan dari DPRD, agar dibalas secara tertulis dengan jawaban yang kolektif dan konstruktif,” katanya dalam rapat evaluasi kinerja dan pembahasan hasil rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir Tahun Anggaran (T.A) 2020 di Lantai 3 Balaikota, Rabu (28/04/2021).
Kepada OPD, Fadly memberikan tenggang waktu sampai sebelum lebaran untuk melakukan pembahasan dan menindaklanjutinya.
Di samping itu, Fadly juga menekankan, beberapa visi-misi dan program prioritas dalam lima tahun kepemimpinannya bersama Wawako Asrul agar dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih dalam lagi oleh masing-masing OPD.
Fadly juga meminta OPD agar dapat memahami dan hafal tentang pencapaian-pencapaian yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Misalnya, angka kemiskinan, target setengah persen setahun, nah ini sudah gimana (sampai di mana-red) dan lain-lain. Intinya, nanti berikan jawaban yang pasti kepada DPRD. Jangan yang muluk-muluk. Kalau iya, bilang iya. Tidak bilang tidak. Pokoknya jangan sampai ada bahasa-bahasa yang menggantung,” katanya.
Fadly berharap dengan diadakannya rapat ini, dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan sebagai hasil evaluasi. “Sehingga nanti dapat tersusunnya LKPj yang transparan dan akuntabel,” tukasnya di hadapan peserta rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, A. P, M. Si, asisten dan staf ahli, kepala OPD dan camat.
Sementara itu, Wawako Asrul menilai, rekomendasi yang diberikan DPRD tersebut cukup bagus. Memang itulah yang terjadi di masing-masing OPD saat ini. “Untuk itu, saya meminta kepada OPD agar segera menindaklanjuti hasil rekomendasi ini dan memberikan jawaban yang konkret dan benar kepada DPRD. Dan program-program yang belum terealisasikan, agar segera direalisasikan, jangan ditunggu tunggu lagi,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna ada beberapa catatan rekomendasi dari DPRD di antaranya mengenai pendapatan pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan, pengelolaan distribusi parkir, operasional videotron yang berbiaya tinggi, masalah pasar, dan sebagainya.
DPRD juga meminta indikator keberhasilan pemerintah daerah setiap tahunnya bukan sejauh mana kemampuan penyerapan anggaran, namun yang tidak kalah penting adalah sejauh mana program itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. DPRD juga meminta untuk mendukung anggaran secara efektif. Maka perlu pemerintah daerah mengembangkan dan memaksimalkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
#GP | DF | KI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar