"Intinya, saya ingin jangan sampai nanti kuota ini turun untuk kepesertaan BPJS di Padang Panjang," tegasnya dalam rapat dengan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama, Pemko Padang Panjang, bersama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Bukittinggi, di ruang rapat VIP Balaikota, Selasa (23/03/2021).
Penegasan Fadly, disampaikan, setelah mendengarkan pemaparan dari Kepala BPJS Bukittinggi, Yessy Rahimi S. Farm, Apt, MPH.
Dikatakan Yessy, perbandingan capaian kepesertaan berdasarkan Universal Health Coverage (UHC) Padang Panjang bulan Januari dan Februari mengalami penurunan.
"Capaian UHC bulan Januari sekitar 102,08% menjadi 97,49% di bulan Februari. Penurunan diakibatkan karena adanya penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang (JKMPP)," jelas Yessy.
Yessy mengharapkan Pemko Padang Panjang dapat mendaftarkan masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.
Kuota JKSS dan JKMPP dapat dipenuhi sesuai kuota PKS tahun 2021. Pembayarannya pun, kata Yessy diharapkan sesuai dengan termin PKS serta untuk pembayaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III aktif dapat dilakukan.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Walikota, Drs. Asrul, Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, serta kepala dinas terkait.
#GP | DF | REL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar