Pekanbaru(RIAU).GP – Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, yang baru bebas dari penjara dalam kasus suap alih fungsi lahan di Riau, mendapat panggung dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Rokan Hilir dalam rangka HUT ke-21 Kabupaten Rohil, Ahad (4/10/2020). Dalam sambutannya, mantan Bupati Rokan Hilir tersebut kembali mengungkit soal pemekaran Provinsi Riau Pesisir yang sebelumnya pernah mencuat.
Annas Maamun menceritakan ketika masih di dalam penjara beberapa tokoh masyarakat Riau Pesisir terutama dari Kabupaten Bengkalis mendatangi dirinya membahas pemekaran Provinsi Riau Pesisir. “Ketika saya di sana datang orang Bengkalis enam orang, dia minta pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Saya target 3 bulan jadi Provinsi Riau Pesisir,” kata mantan Ketua Golkar Riau itu yang terlihat sangat bugar.
Namun demikian kata Annas Maamun, yang menjadi masalah apakah ibukota provinsi baru itu berada di Bengkalis atau Rokan Hilir. Akan tetapi ia bertekad menjadikan Rokan Hilir sebagai ibukotanya.
“Kalau jadi Provinsi Riau Pesisir tidak akan kurang dari 1000 orang kita menerima pegawai. Anak-anak kita bisa jadi pegawai. Sekarang mata pencarian susah,” katanya.
“Sekarang kita rebut supaya ibukota di Bagansiapiapi. Harus disiapkan 400 ha lahan untuk perkantoran Provinsi Riau Pesisir, bisa di antara Sinaboi dengan Bagansiapiapi atau antara Sinaboi dengan Dumai,” jelasnya lagi.
Di akhir sambutannya, Annas Maamun bertekad membantu agar pemekaran tersebut terwujud dan Rokan Hilir menjadi ibukotanya.
#GP | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar