Demokrasi Pilkada di Masa Pandemi

JAKARTA.GP- Saat ini fenomena yang terjadi pada pilkada serentak 2020 banyak fenomena-fenomena menarik. Antara lainnya adalah netralitas ASN yang semakin mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong semakin meningkat, dan ini sejalan degan meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik, bahkan politik uang semakin sulit di kontrol.

Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran Pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat, Kamis (8/10) yang diselenggarakan oleh TVRI dengan mengundang sejumlah Narasumber, salah satunya adalah Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI

Pada acara tersebut, Razi menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang meminta penundaan Pilkada serentak ini, mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan menurun, akan tetapi Pilkada tetap saja berlangsung

Bahkan Komite I DPDRI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020, namun Komite I DPDRI menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.

Sementara itu dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun Pilkada tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yang sudah dialokasikan baik oleh Paslon maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam Pilkada serentak ini. Artinya Pilkada dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada pilkada 2020. TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yang ikut Pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa Komite 1 sangat mendukung adanya edukasi politik yang dilakukan TVRI dan TVRI bisa fokus pada daerah yang memiliki fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya agar masyakat dapat pemahaman yang baik.

Komite 1 DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dengan menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU No 10/2016. Komite 1 DPD RI menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik.

Disamping itu, Komite 1 DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangat rawan dipolitisir untuk kepentingan calon tertentu.

Sebagai penutup, Razi mengharapkan media khususnya media televisi dapat menjadi media edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah dimana siaran TVRI menjangkau sampai ke pelosok daerah.

#GP | Red