JAKARTA.GP- Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai dilihat dari data BPS Badan Pusat Statistik, saat ini pertumbuhan ekonomi di Kuartal II Tahun 2020 sudah minus 5,32 persen, maka secara teknikal Indonesia sudah mengalami resesi. Hal ini diungkapkan Misbakhun dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya", kerja sama Biro Pemberitaan DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (6/8/2020).
"Namun saat ini yang menjadi bukan permasalahan resesi atau tidak, melainkan bagaimana kita membangun respon dan kemudian kebijakan-kebijakan yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan aktivitas masyarakat terhenti, dan kemudian memberikan dampak ekonomi, ini yang harus diselesaikan. Dua permasalahan, yaitu pandemi dan masalah ekonomi sebagai dampaknya," ujar Misbakhun
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengakui, pemerintah memang tengah melakukan upaya-upaya yang memadai untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut. Namun ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan seketika, tetapi ada juga permasalahan yang memang harus dihadapi dengan kebijakan-kebijakan baru.
Dengan situasi dan data-data yang ada, pemerintah melakukan koreksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Ia juga mendengar pemerintah tengah melakukan exercise terhadap kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan yang ada dilihat dari skala dan komplikasi yang ada. Salah satunya dengan mengatasi penurunan daya beli.
"Bagaimana mengatasi penurunan daya beli ini? Menurut saya dengan meningkatkan bantuan sosial. Kemudian kelompok masyarakat rentan, akan dibuatkan program seperti apa? Saya usulkan kalau perlu kelompok masyarakat rentan, baik individual maupun kelompok usaha, listriknya dibebaskan, cicilan motor, cicilan rumah dibiayai oleh negara. Ini sebagai upaya untuk menjaga daya beli mereka. Uang yang mereka pakai untuk membayar tagihan tersebut nantinya bisa digunakan untuk menjaga kesinambungan daya beli yang mereka," jelasnya.
Setelah semua itu dilakukan menurutnya, pemerintah tinggal mencari bagaimana strategi pembiayaanya. Ia mengingatkan, bahwa lebih dari 57 persen kontribusi pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah sektor konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangganya terpukul karena kondisi pandemi, sementara kebijakan pemerintah belum menyasar ke sana, maka Indonesia akan tambah terpuruk.
Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi 5,51 persen years of years (yoy). Penurunan konsumsi rumah tangga tersebut cukup dalam, mengingat pada kurtal-II 2019 lalu masih tumbuh 5,18 persen yoy. "Makanya saya tadi katakan, seharusnya defisit itu sudah tidak lagi menjadi isu utama. Peyelamatan terhadap perekonomian negara lah yang harus diutamakan," tegas politisi dapil Jawa Timur II ini.
#GP | Ce | Sumber: DPR RI | Ayu | Es
Tidak ada komentar:
Posting Komentar