Agam(SUMBAR).GP- Komisi III DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (25/8). Dalam pertemuan tersebut juga menghadirkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumbar.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Agam Aderia didampingi Wakil Ketua Komisi Epi Suardi, anggota komisi Dodi, Henrizal, Antonis, Nesi Harmita, Irfawaldi, Fairisman dan Armalicon. Rombongan disambut Sekretaris Dinas PUPR Virdiana beserta jajaranya, dan Kadis Perkim Ichsanusataruddin.
Aderia menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan tersebut guna untuk sharing informasi serta masukan terkait dengan pergeseran anggaran tahun 2020 dan Renja tahun 2021 karena di Agam telah membahas KUA PPAS begitu juga Nota KUPA PPAS sudah disampaikan Pemda ke DPRD. Selain itu Komisi III juga mencari informasi terkait kewenangan Dinas Perkim dan verifikasi pendataan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten Agam.
"Kita berharap apapun usulan pembangunan baik dari Dinas PUPR maupun Perkim nantinya dapat terealisasi di Kabupaten Agam," harap Aderia.
loading...
Pada kesempatan itu, anggota Komisi III memberikan pertanyaan seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Epi Suardi yang mempertanyakan terkait dengan pembangunan jalur dua dari Manggopoh ke pusat kota Lubuk Basung yang sempat terhenti. Ia berharap pembangunan itu dapat dilaksanakan kembali dan pihaknya siap untuk memfasilitasi untuk pembangunan jalur dua tersebut.
Selain itu, anggota Komisi III Doddi menyebut jalan simpang Baso ke Kabupaten Tanah Datar butuh perhatian khusus karena kondisi jalan sudah sangat memprihatikan khususnya di area Kabupaten Agam. Selanjutnya, saluran drainase di jalan dari Bukittinggi ke Payakumbuh tidak sanggung menampung debit air sehingga meluap sampai ke permukaan Masyarakat. Ia juga mempertanyakan terkait dengan program rumah tidak layak huni di kabupaten Agam.
Sementara itu Irfawaldi mempertanyakan terkait dengan pembangunan jalan terowongan di Balingka yang sudah direncanakan dahulunya namun terhenti. Ia berharap pembangunan terowongan tersebut tetap dilaksanakan karena dapat menjadi salah satu ikon di Sumatera Barat. Kemudian Nesi Harmita juga mempertanyakan permasalahan terkait dengan program pembangunan rumah untuk nelayan di Tiku.
"Kita berharap program ini dapat terealisasi dan tidak mengalami kendala. Kita juga siap nanti untuk memfasilitasi serta mendukung program ini tetap berjalan," ujarnya.
Menanggapi beberapa pertanyaan dan harapan dari Komisi III, Sekretaris PUPR Sumbar Virdiana mengatakan semua yang disampaikan oleh Komisi III DPRD Agam akan dicatat dan akan diusulkan kepada kepala dinas.
"Terkait dengan jalur dua dari Manggopoh ke pusat kota Lubuk Basung sebelumnya sudah di anggarkan pada tahun 2019, namun terjadi permasalahan terkait dengan pembebasan lahan oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, jalan Padang Luar juga sulit untuk dilakukan pelebaran karena jalan yang sempit dan juga langsung berbatasan langsung dengan halaman masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan pembangunan jalan terowongan di Balingka tersebut memiliki banyak pertimbangan dan dinas sendiri masih menunggu.
"Kita berharap jalan terowongan tersebut tetap dilaksanakan karena sudah masuk dalam perencanaan," ungkapnya.
#GP | AP KARI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar