Medan(SUMUT).GP- Untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) berupa paket sembako kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK), yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut.
Hal itu terungkap dalam rapat jarak jauh menggunakan video conference yang digelar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama para Bupati dan Walikota se-Sumut, di Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (4/5).
Bantuan sosial tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar. Untuk jumlah penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota dan telah disepakati dalam rapat tersebut.
"Saya ingin bantuan ini cepat disalurkan pada rakyat yang sangat membutuhkan. Saya minta Bupati dan Walikota untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan ini," ucap Edy Rahmayadi saat memimpin rapat.
Edy menjelaskan bahwa ia sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Pemprov Sumut. Pemerintah Pusat telah mengizinkan Pemprov untuk mengambil berbagai langkah guna mempercepat penyalurannya.
"Ada instruksi dari pusat bahwa kita harus mengambil langkah, maka itu saya minta bantuan para Bupati/Walikota secara arif untuk melakukan persaman data dengan dana yang disiapkan untuk rakyat Sumut," katanya.
Atas dasar itu, Edy memerintahkan Bupati dan Walikota untuk segara menyampaikan rekening pemerintah daerah (Pemda) ke Pemprov agar dana bantuan itu segera dikirim, kecuali bagi kabupaten/kota yang ingin dikirim berupa paket bantuan sembako yang sudah dikemas.
Beberapa daerah yang meminta kiriman dalam bentuk barang adalah Kabupaten Batubara dan Tapanuli Tengah (Tapteng), sedangkan daerah lainnya meminta kiriman dalam bentuk transfer dana.
Selain itu, Gubernur juga menekankan beberapa hal dalam penanganan Covid-19 kepada para bupati dan walikota, antara lain tentang kesehatan dan stimulus ekonomi pada perusahaan. Untuk bidang kesehatan, Edy Rahmayadi meminta antisipasi Pemkab/Pemko untuk menangani penyebaran serta persiapan RS rujukan.
Dikatakannya, ke depan Pemprov Sumut akan menambah APD dan rapid test di setiap puskesmas. "Besok juga akan datang ventilator yang akan ditempatkan di mobil ambulan sebanyak 15 ventilator. Diharapkan nantinya dapat memperkecil jumlah korban," katanya.
Kemudian Gubernur juga akan memberikan stimulus ekonomi pada perusahaan di Sumut yang terkena dampak Covid-19. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi perusahaan yang tutup dan menghindari PHK.
Dalam sesi diskusi tersebut, seluruh bupati dan walikota mendukung kebijakan disampaikan Edy Rahmayadi. Bupati dan walikota juga menyatakan telah merefocusing anggaran dalam pemberian bantuan ke masyarakat. Di antaranya Walikota Binjai Muhammad Idaham dalam kesempatan itu menyatakan bahwa bantuan ini harus segara dilaksanakan. Pemko Binjai sendiri menurutnya telah dua kali melakukan bantuan untuk masyarakat Binjai.
"Kami memiliki 7.000 masyarakat yang riil berdasarkan DKTS yang harus dibantu segera, karena tidak pun karena corona, mereka memang sudah rakyat yang tidak mampu Pak," ucap Idaham.
Sementara Bupati Batubara Zahir menyampaikan bahwa masih ada warga Sumut dan daerah lainnya, yang tertahan di luar negeri sebagai TKI yang diperkirakan berjumlah 1.000 orang. Dikawatirkan mereka akan pulang ke Sumut melalui Batubara yang diketahui memiliki banyak “jalur tikus” atau tidak resmi dari laut. Untuk itu, Zahir meminta bantuan Pemprov Sumut dalam mengatasi hal ini, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Batubara.
#GP | Ce | Puspen Kemendagri
Hal itu terungkap dalam rapat jarak jauh menggunakan video conference yang digelar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama para Bupati dan Walikota se-Sumut, di Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (4/5).
Bantuan sosial tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar. Untuk jumlah penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota dan telah disepakati dalam rapat tersebut.
"Saya ingin bantuan ini cepat disalurkan pada rakyat yang sangat membutuhkan. Saya minta Bupati dan Walikota untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan ini," ucap Edy Rahmayadi saat memimpin rapat.
Edy menjelaskan bahwa ia sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Pemprov Sumut. Pemerintah Pusat telah mengizinkan Pemprov untuk mengambil berbagai langkah guna mempercepat penyalurannya.
"Ada instruksi dari pusat bahwa kita harus mengambil langkah, maka itu saya minta bantuan para Bupati/Walikota secara arif untuk melakukan persaman data dengan dana yang disiapkan untuk rakyat Sumut," katanya.
Atas dasar itu, Edy memerintahkan Bupati dan Walikota untuk segara menyampaikan rekening pemerintah daerah (Pemda) ke Pemprov agar dana bantuan itu segera dikirim, kecuali bagi kabupaten/kota yang ingin dikirim berupa paket bantuan sembako yang sudah dikemas.
Beberapa daerah yang meminta kiriman dalam bentuk barang adalah Kabupaten Batubara dan Tapanuli Tengah (Tapteng), sedangkan daerah lainnya meminta kiriman dalam bentuk transfer dana.
Selain itu, Gubernur juga menekankan beberapa hal dalam penanganan Covid-19 kepada para bupati dan walikota, antara lain tentang kesehatan dan stimulus ekonomi pada perusahaan. Untuk bidang kesehatan, Edy Rahmayadi meminta antisipasi Pemkab/Pemko untuk menangani penyebaran serta persiapan RS rujukan.
Dikatakannya, ke depan Pemprov Sumut akan menambah APD dan rapid test di setiap puskesmas. "Besok juga akan datang ventilator yang akan ditempatkan di mobil ambulan sebanyak 15 ventilator. Diharapkan nantinya dapat memperkecil jumlah korban," katanya.
Kemudian Gubernur juga akan memberikan stimulus ekonomi pada perusahaan di Sumut yang terkena dampak Covid-19. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi perusahaan yang tutup dan menghindari PHK.
Dalam sesi diskusi tersebut, seluruh bupati dan walikota mendukung kebijakan disampaikan Edy Rahmayadi. Bupati dan walikota juga menyatakan telah merefocusing anggaran dalam pemberian bantuan ke masyarakat. Di antaranya Walikota Binjai Muhammad Idaham dalam kesempatan itu menyatakan bahwa bantuan ini harus segara dilaksanakan. Pemko Binjai sendiri menurutnya telah dua kali melakukan bantuan untuk masyarakat Binjai.
"Kami memiliki 7.000 masyarakat yang riil berdasarkan DKTS yang harus dibantu segera, karena tidak pun karena corona, mereka memang sudah rakyat yang tidak mampu Pak," ucap Idaham.
Sementara Bupati Batubara Zahir menyampaikan bahwa masih ada warga Sumut dan daerah lainnya, yang tertahan di luar negeri sebagai TKI yang diperkirakan berjumlah 1.000 orang. Dikawatirkan mereka akan pulang ke Sumut melalui Batubara yang diketahui memiliki banyak “jalur tikus” atau tidak resmi dari laut. Untuk itu, Zahir meminta bantuan Pemprov Sumut dalam mengatasi hal ini, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Batubara.
#GP | Ce | Puspen Kemendagri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar