JAKARTA.GP- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavaian, Ph.D., menyebut krisis dan wabah Covid-19 yang melanda dunia global, merupakan ujian kepemimpinan. Di mana, setiap pemimpin, tak terkecuali pimpinan kepala daerah diuji untuk mampu mengatasi dan menangani Covid-19 ini. Hal itu dikatakannya saat melakukan kunjungan kerja ke Depok, Jawa Barat, dalam rangka koordinasi, monitoring, evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota tersebut pada Senin (04/05/2020)
“Inilah ujian kepemimpinan, di masa krisis memerlukan terobosan kreatif, memerlukan kemampuan inovatif. Silakan keluarkan semua yang ada sepanjang dalam koridor hukum sehingga bagaimana caranya kesehatan publik, penanganan Covid ini bisa ditekan, ekonomi bisa hidup dan kemudian permasalahan cepat selesai,” kata Mendagri.
Untuk itu, ditambahkannya, setiap pemimpin memerlukan aksi dan langkah yang bersifat inovatif untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing dengan bergerak dan mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat, salah satunya dengan memutus mata rantai penyebaran.
“Mencegah penyebaran penularan, memutus mata rantai, mencegah agar jangan sampai kita tertular, harus diputus mata rantai, ini memerlukan pemahaman tetang penularan, kekuatan dari sisi dan kelemahannya. Kita semua, hampir semua kepala daerah sudah menyampaikan terminologi bahwa kita ini sedang berperang. Nah, dalam perang Covid ini lawannya tidak kelihatan, dia menyerang siapa saja, tdak hanya combatan. Untuk itu kenali musuhmu, kenali dirimu, dan nanti akan menang dalam 1000 pertempuran. Kita harus mengenali virus ini dengan seluruh karakteristiknya,” jelasnya.
Tak hanya itu, Mendagri juga meminta kepala daerah gancar mengkampanyekan diri untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, dengan rutin mencuci tangan, menggunakan masker sebagaimana anjuran pemerintah, serta menjaga jarak fisik atau physical distancing.
“Upaya pembatasan penyebaran ini tolong betul dikampanyekan, bantu masyarakat bergotong-royong. Nomor satu masker, mohon disosialisasikan. Yang kedua cuci tangan, makin sering makin baik. Kemudian jaga jarak dengan jaga kerumunan, minimal 2 meter, semua pakai masker, jaga jarak satu sama lain,” imbuhnya.
Tak kalah penting, pemimpin dalam hal ini kepala daerah juga perlu membuat kebijakan terkait dengan pelaku usaha atau ekonomi. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan dan membantu pelaku usaha agar tetap bertahan di tengah situasi pandemi.
“Nah kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan berkaitan dengan masalah ekonomi tadi, bagaimana agar masyarakat yang terdampak mereka bisa dibantu, mereka tetap bisa survive, bisa melalui kebijakan, tapi jangan sampai menyampingkan protokol kesehatan tadi. Nomor satu tetap mengutamakan kesehatan masyarakat,” katanya.
Dilanjutkannya, bantuan sosial berupa jaring pengaman sosial juga perlu dipersiapkan pemerintah daerah, mengingat dampak Covid-19 tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi.
“Berikutnya social safety net, bantuan sosial bagi masyarakat yang sulit, kita tidak ingin krisis kesehatan yang sedang berimbas ke krisis ekonomi dan ke krisis keuangan yang dirasakan oleh rekan-rekan di daerah juga jangan sampai beralih ke krisis sosial apalagi ke krisis keamanan. Karena krisis keamanan akan membuat warga menjadi tidak tenang hidupnya,” tegasnya.
#GP | Ce | Puspen Kemendagri
“Inilah ujian kepemimpinan, di masa krisis memerlukan terobosan kreatif, memerlukan kemampuan inovatif. Silakan keluarkan semua yang ada sepanjang dalam koridor hukum sehingga bagaimana caranya kesehatan publik, penanganan Covid ini bisa ditekan, ekonomi bisa hidup dan kemudian permasalahan cepat selesai,” kata Mendagri.
Untuk itu, ditambahkannya, setiap pemimpin memerlukan aksi dan langkah yang bersifat inovatif untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing dengan bergerak dan mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat, salah satunya dengan memutus mata rantai penyebaran.
“Mencegah penyebaran penularan, memutus mata rantai, mencegah agar jangan sampai kita tertular, harus diputus mata rantai, ini memerlukan pemahaman tetang penularan, kekuatan dari sisi dan kelemahannya. Kita semua, hampir semua kepala daerah sudah menyampaikan terminologi bahwa kita ini sedang berperang. Nah, dalam perang Covid ini lawannya tidak kelihatan, dia menyerang siapa saja, tdak hanya combatan. Untuk itu kenali musuhmu, kenali dirimu, dan nanti akan menang dalam 1000 pertempuran. Kita harus mengenali virus ini dengan seluruh karakteristiknya,” jelasnya.
Tak hanya itu, Mendagri juga meminta kepala daerah gancar mengkampanyekan diri untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, dengan rutin mencuci tangan, menggunakan masker sebagaimana anjuran pemerintah, serta menjaga jarak fisik atau physical distancing.
“Upaya pembatasan penyebaran ini tolong betul dikampanyekan, bantu masyarakat bergotong-royong. Nomor satu masker, mohon disosialisasikan. Yang kedua cuci tangan, makin sering makin baik. Kemudian jaga jarak dengan jaga kerumunan, minimal 2 meter, semua pakai masker, jaga jarak satu sama lain,” imbuhnya.
Tak kalah penting, pemimpin dalam hal ini kepala daerah juga perlu membuat kebijakan terkait dengan pelaku usaha atau ekonomi. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan dan membantu pelaku usaha agar tetap bertahan di tengah situasi pandemi.
“Nah kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan berkaitan dengan masalah ekonomi tadi, bagaimana agar masyarakat yang terdampak mereka bisa dibantu, mereka tetap bisa survive, bisa melalui kebijakan, tapi jangan sampai menyampingkan protokol kesehatan tadi. Nomor satu tetap mengutamakan kesehatan masyarakat,” katanya.
Dilanjutkannya, bantuan sosial berupa jaring pengaman sosial juga perlu dipersiapkan pemerintah daerah, mengingat dampak Covid-19 tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi.
“Berikutnya social safety net, bantuan sosial bagi masyarakat yang sulit, kita tidak ingin krisis kesehatan yang sedang berimbas ke krisis ekonomi dan ke krisis keuangan yang dirasakan oleh rekan-rekan di daerah juga jangan sampai beralih ke krisis sosial apalagi ke krisis keamanan. Karena krisis keamanan akan membuat warga menjadi tidak tenang hidupnya,” tegasnya.
#GP | Ce | Puspen Kemendagri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar