Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto : Eot/Man
JAKARTA.GP- Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa distribusi bantuan sosial (bansos) selama pandemi virus Corona (Covid-19) harus tepat sasaran. Artinya, pelaksanaan kebijakan di lapangan perlu dilakukan berbasis data yang akurat dan terbaru serta prosesnya tidak berbelit-belit. Semangat tepat sasaran juga perlu diterapkan dalam penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai rumah sakit di daerah yang terdampak Covid-19.
“Pemerintah perlu memiliki database yang diperbaharui secara real-time terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD. Dimana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat," kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (7/4/2020).
Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga perlu menguatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memastikan bahwa APD yang sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan benar-benar sampai di tujuan dalam waktu yang cepat.
“Kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah maka otomatis sudah akan diterima oleh rumah sakit tujuan," ungkapnya. Puan menilai, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai RS yang menjadi rujukan penanganan Covid-19.
“Saya yakin bahwa dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir,” pesan legislator dapil Jawa Tengah V itu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan agar berbagai program pengaman sosial senilai Rp 110 triliun itu diprioritaskan bagi masyarakat kalangan bawah yang terdampak pandemi Corona.
#GP | CE | dpr | ann | sf
JAKARTA.GP- Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa distribusi bantuan sosial (bansos) selama pandemi virus Corona (Covid-19) harus tepat sasaran. Artinya, pelaksanaan kebijakan di lapangan perlu dilakukan berbasis data yang akurat dan terbaru serta prosesnya tidak berbelit-belit. Semangat tepat sasaran juga perlu diterapkan dalam penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai rumah sakit di daerah yang terdampak Covid-19.
“Pemerintah perlu memiliki database yang diperbaharui secara real-time terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD. Dimana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat," kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (7/4/2020).
Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga perlu menguatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memastikan bahwa APD yang sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan benar-benar sampai di tujuan dalam waktu yang cepat.
“Kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah maka otomatis sudah akan diterima oleh rumah sakit tujuan," ungkapnya. Puan menilai, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai RS yang menjadi rujukan penanganan Covid-19.
“Saya yakin bahwa dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir,” pesan legislator dapil Jawa Tengah V itu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan agar berbagai program pengaman sosial senilai Rp 110 triliun itu diprioritaskan bagi masyarakat kalangan bawah yang terdampak pandemi Corona.
#GP | CE | dpr | ann | sf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar