PBB Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok tahun 2020 sejumlah Rp. 28.000.000,-

Sijunjung (SUMBAR).GP- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pemasukan andalan bagi Pemerintah Pusat maupun bagi Daerah Sijunjung untuk membiayai kegiatan  pembangunan. 

Hal itu disampaikan Wali Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Zuriatman kepada www.goparlement.com di kediamannya, Sabtu (4/4) sore lalu.

Dikatakannya, total PBB di Nagari Lubuk Tarok tahun 2020 ini mencapai angka Rp. 28.000.000,- kalau dari pengalaman tahun lalu hanya mencapai rentang 60% hingga 70% jumlah penduduk Nagari Lubuk Tarok yang membayar lunas PBBnya, dan sekitar 30 % lebihnya pelunasannya ditanggung pemerintahan nagari.

      

Lebih lanjut Zuriatman menjelaskan, jumlah wajib PBB Nagari Lubuk Tarok ini belum terdata dengan jelas dan sesuai dengan Data Penduduk Tetap (DPT)  karena penduduk Lubuk Tarok masih banyak  berpindah pindah tempat tinggalnya.

     

Selain itu, penyebab  gagalnya pelunasan 100% di Nagari Lubuk Tarok adalah tarif PBB tersebut tergolong mahal dan tinggi menjadi keluhan masyarakat. Bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, PBB  masyarakat itu paling tinggi hanya Rp.18.000,-

Namun  pada tahun 2019  dan 2020 sekarang, jumlah tagihannya mencapai puluhan ribu bahkan  ratusan ribu rupiah per tahunnya. Jumlah yang signifikan inilah yang membuat banyak warga mengeluh membayar tarif PBB tersebut.

      

Metode pemungutan yang digunakan pemerintahan Nagari Lubuk Tarok masih seperti  menggunakan tata cara lama, yakni dengan bekerja sama dengan pemerintahan kepala jorong.

Jika terjadi tunggakan oleh warga, maka dari pihak Pemerintahan di Nagari Lubuk Tarok memberikan sanksi berupa tidak akan berkontribusi dalam pelayanan terhadap warga yang tidak melunasi PBB. 

     

Pada tahun 2019, banyak masyarakat yang tidak melunasi PBB nya disebabkan  keluhan mahalnya tarif PBB dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dan sampai saat ini belum ada metode lain pengumpul PBB oleh  pemerintahan nagari, kecuali mengatasi tunggakan tersebut dengan menggunakan uang pemerintahan nagari, ungkap Zuriatman.

#GP  |  AA