 |
| Suasana pagi di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumbar, Kamis 23 April 2020 (Dok Foto: Surya Hadi Putra) |
Padang(SUMBAR).GP- Peran serta perangkat Nagari/Desa sangat dibutuhkan dan dituntut dalam mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) saat ini. Namun semua itu mustahil akan berhasil jika meraka (walijorong dan doter desa/tenaga kesehatan desa) sebagai garda terdepan tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.
Padahal pemerintah daerah telah mengharuskan, setiap perantau yang baru tiba di kampung halaman agar melapor ke tenaga kesehatan (nakes), walijorong, serta perangkat nagari, dan disinilah potensi wabah Covid-19 baru akan mudah berjangkit dan kian terbuka untuk meraka.
Seperti dilansir www.patronnews "Satu lagi warga Kabupaten Solok dinyatakan positif terjangkit virus corona (Covid-19). Warga tersebut diidentifikasi berinisial MRZ (35), Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumbar".
Sebelumnya, pasien pertama asal Kabupaten Solok yang dinyatakan positif terjangkit virus corona (Covid-19), adalah ibu kandung MRZ berinisial SF (77) dan meninggal dunia di RSUP M Djamil, Kota Padang, Selasa (21/4/2020). Ini adalah pasien pertama yang positif di Kabupaten Solok tersebut dan dimakamkan dengan protokol Covid-19 di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.
Dari keterangan yang dirangkum www.goparlement.com melalui via telpon gengam dengan Walijorong Gadung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumbar Surya Hadi Putra, Rabu (22/04/2020) menjelaskan, "Sebenarnya warga saya ini pulang ke kampung Rabu 04 Maret 2020 yang lalau. Jadi pada hari Minggunya saya dengan tim melakukan pemnyemprotan disekitar rumah yang bersangkutan sekaligus memberikan penjelasan kepada meraka yang baru pulang untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari," kata Surya.
Setelah itu lanjut Surya, meraka ke Pukesmas untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan perkembangnnya, "Warga saya ini ada yang dari Bali dan ada juga dari DKI, jumlah meraka sekitar 16 orang. Cuma pada saat itu pihak Pukesmas berpesan pada saya, jika ada gejala warga yang baru datang ini tidak sehat, segera beritaukan dan kami akan segera turun," ujar Surya, dan menambakan ke esokan harinya mereka suda melakukan aktivitas diluar rumah.
Ketika ditanyakan APD yang dipergunakan Surya serta tenaga kesehatan di Pukesmas, kata Surya, "Sampai saat ini APD yang kami pergunakan hanya sumbang dari perantau Surian dan itu pun seadanya, termasuk dokter Rika yang menangani pasien SF, sedangkan dari pemerinta sampai saat ini satupun belum ada," sebut Surya.
Kini kata Surya, "Semenjak kejadian itu, saya dan dr. Rika semenjak Jumat 24 April 2020 kemaren harus isolasi mandiri dirumah selama 14 hari," tekuknya.
Dengan telah bertambahnya warga di Desa Gadung, dan 1 orang lagi positf kena Virus Corona, Walijorong Gadung Surya Hadi Putra berharap kepada pemerinta Provinsi dan Kabupten Solok untuk segera bergerak cepat.
"Saat ini kami sangat membutuh perhatian serius dari pemerintah, khusunya dalam penangan Virus Covid-19, terutama dari segi APD termasuk ekonomi masyarakat yang terkena imbas dari Virus Coran ini," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wali Nagari Surian Yusri, "Saat ini APD kita memang sudah menipis, terutama untuk Pukesmas, tapi ada APD yang sedang dalam perjalanan lebih kurang sekitar 50 set pakaian termasuk masker 120 box/lusin dan ini sumbangan dari perantau Pantai Cermin Sepakat CS dan termasuk alumni, Insyalah Jumat ini sampai," kata Wali Nagari.
Sedangkan dari pemerintah kata Wali Nagari, "Mungkin karena birokrasinya dari atas melalui Dinas Kesehatan sampai saat ini kami tidak tau. Cuma dari Dinas Sosial ada tambahan bantuan untuk 44 KK lagi, dan ini khusus untuk warga yang bersebelahan dengan rumah warga yang terkena virus corona," imbuh Wali Nagari
Memang saat ini Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumbar, khusunya Desa Gadung adalah zona merah wabah Virus Corona, "Jadi kami memang berharap lebih perhatiah khusus dari pemerintah Provinsi Sumbar maupun Kabupaten Solok," katanya.
Terpisa, Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil IV Dari Parpol Nasden Azuirman, S.Ag ketika dihubungin via telpon genggamnya mengatakan sangat kecewa dengan Pemkab Solok yang lamban melakukan penangan Covid-19 di dapilnya terutama soal APD.
"Pada hal, dalam rapat kerja kita sudah memperingati Pemkab Solok terkait dengan APD dalam hal ini OPD terkait, bahkan kita telah meanggarakan 25 M tahap awal ini, untuk percepatan penanganan wabah Covid-19, dan memang yang kita tekankan dalam rapat kerja itu adalah sola pengadaan APD dan Vitamain. Cuma dalam pelaksanaanya tidak terarah/kurang terkodinir, ini saja persolannya," sebut Azuirman.
Sebenarnya kata Azuirman, teman-teman yang di garda terdepan, seperti petugas medis, satgas dan perangkat lainnya, mereka itu ada yang 24 jam dinas dan ini perlu kita perhatikan, "Jadi tolonglah Pemerintah dan DPRD itu sejalan dalam melakukan monitoring. Apa lagi saat ini Dearah kita sudah masuk zona merah, dan jangan sampai teman-teman kita yang ada di garda terdepan ini menjadi korban akibat kelalain kita. Mari kita lakukan evaluasi secepatnya," imbau Azuirman
Salh satu tokoh muda Sumbar, asal Nagari Simawang M. Nur Idris, ketika diminta komentarnya tentang kondisi para perantau yang pulang dari daerah pandemi penularan Covid-19 agar melapor ke petugas nagari, atau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di nagarinya masing-masing, mengatakan, Di sinilah, masalah baru itu muncul. Dari penelusurannya terhadap beberapa bidan desa dan petugas di Polindes di ke Nagrian, menurut M. Nur Idris, umumnya mengaku belum memiliki APD yang memadai.
"Apakah petugas ini sudah punya dan diberi APD yang memadai? Ingat, mereka akan bertemu langsung dengan perantau yang notabenenya adalah calon Orang Dalam Pemantauan (OPD). Ini amat berbahaya sekali dan perlu solusi dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19," tekuknya.
M. Nur Idris yang juga mantan anggota DPRD Kota Bukittinggi dua periode itu menyatakan, di nagarinya ada dua orang bidan dan satu orang perawat yang bekerja di Puskesmas. Ketika saya tanya, apakah Anda dan rekan-rekan yang bekerja di Puskesmas itu punya APD?
"Ada dikasih, tapi amat terbatas. Kadang APD satu-satunya APD sedang dicuci, ketika pasien yang baru pulang dari rantau datang ke rumah. Kalau di Puskesmas mungkin saja tersedia, tapi kalau di tempat Polindes atau di rumah, kami tak punya. Kami tak bisa mengelak, ketika perantau yang baru tiba datang ke Polindes untuk mencek kondisi kesehatan mereka," kata beberapa bidan menjawab pertanyaan yang diajukan M. Nur Idris.
Dikatakan, pada umumnya perantau yang baru tiba di kampung halaman memilih Polindes dan rumah nakes untuk melapor, memeriksakan suhu tubuh, dan kondisi kesehatan mereka, karena saat mereka tiba di kampung, jam kerja di Puskesmas sudah berakhir.
Terkait dengan persoalan itu, dia meminta Gubernur, bupati, Walikota, kepala Dinas Kesehatan, tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, dan institusi terkait lainnya agar mencermati persoalan tersebut dan segera menyalurkan APD yang cukup untuk para bidan desa, perawat, dan petugas kesehatan lainnya yang merupakan ujung tombak pemeriksaan kesehatan masyarakat di nagari-nagari.
"Jangan sampai persoalan ini menjadi lobang bagi bidan di kampung, nakes dan perawat. Orang kan tak mau tahu, disuruh lapor dan cek kesehatan, mereka lakukan. Tapi nakesnya yang tak aman, karena tak punya ADP memadai. Ini amat mengerikan, seperti yang terjadi di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumbar," tegasnya.
Dalam skala nasional, M. Nur Idris menyebut, hingga kini sudah banyak bidan-bidan, perawat, dan nakes muda yang terjangkit dan meninggal dunia karena virus corona, karena ketika melayani pasien mereka tidak punya APD yang memadai.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wali Nagari Surian Yusri, "Saat ini APD kita memang sudah menipis, terutama untuk Pukesmas, tapi ada APD yang sedang dalam perjalanan lebih kurang sekitar 50 set pakaian termasuk masker 120 box/lusin dan ini sumbangan dari perantau Pantai Cermin Sepakat CS dan termasuk alumni, Insyalah Jumat ini sampai," kata Wali Nagari.
Sedangkan dari pemerintah kata Wali Nagari, "Mungkin karena birokrasinya dari atas melalui Dinas Kesehatan sampai saat ini kami tidak tau. Cuma dari Dinas Sosial ada tambahan bantuan untuk 44 KK lagi, dan ini khusus untuk warga yang bersebelahan dengan rumah warga yang terkena virus corona," imbuh Wali Nagari
Memang saat ini Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumbar, khusunya Desa Gadung adalah zona merah wabah Virus Corona, "Jadi kami memang berharap lebih perhatiah khusus dari pemerintah Provinsi Sumbar maupun Kabupaten Solok," katanya.
Terpisa, Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil IV Dari Parpol Nasden Azuirman, S.Ag ketika dihubungin via telpon genggamnya mengatakan sangat kecewa dengan Pemkab Solok yang lamban melakukan penangan Covid-19 di dapilnya terutama soal APD.
"Pada hal, dalam rapat kerja kita sudah memperingati Pemkab Solok terkait dengan APD dalam hal ini OPD terkait, bahkan kita telah meanggarakan 25 M tahap awal ini, untuk percepatan penanganan wabah Covid-19, dan memang yang kita tekankan dalam rapat kerja itu adalah sola pengadaan APD dan Vitamain. Cuma dalam pelaksanaanya tidak terarah/kurang terkodinir, ini saja persolannya," sebut Azuirman.
Sebenarnya kata Azuirman, teman-teman yang di garda terdepan, seperti petugas medis, satgas dan perangkat lainnya, mereka itu ada yang 24 jam dinas dan ini perlu kita perhatikan, "Jadi tolonglah Pemerintah dan DPRD itu sejalan dalam melakukan monitoring. Apa lagi saat ini Dearah kita sudah masuk zona merah, dan jangan sampai teman-teman kita yang ada di garda terdepan ini menjadi korban akibat kelalain kita. Mari kita lakukan evaluasi secepatnya," imbau Azuirman
Salh satu tokoh muda Sumbar, asal Nagari Simawang M. Nur Idris, ketika diminta komentarnya tentang kondisi para perantau yang pulang dari daerah pandemi penularan Covid-19 agar melapor ke petugas nagari, atau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di nagarinya masing-masing, mengatakan, Di sinilah, masalah baru itu muncul. Dari penelusurannya terhadap beberapa bidan desa dan petugas di Polindes di ke Nagrian, menurut M. Nur Idris, umumnya mengaku belum memiliki APD yang memadai.
"Apakah petugas ini sudah punya dan diberi APD yang memadai? Ingat, mereka akan bertemu langsung dengan perantau yang notabenenya adalah calon Orang Dalam Pemantauan (OPD). Ini amat berbahaya sekali dan perlu solusi dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19," tekuknya.
M. Nur Idris yang juga mantan anggota DPRD Kota Bukittinggi dua periode itu menyatakan, di nagarinya ada dua orang bidan dan satu orang perawat yang bekerja di Puskesmas. Ketika saya tanya, apakah Anda dan rekan-rekan yang bekerja di Puskesmas itu punya APD?
"Ada dikasih, tapi amat terbatas. Kadang APD satu-satunya APD sedang dicuci, ketika pasien yang baru pulang dari rantau datang ke rumah. Kalau di Puskesmas mungkin saja tersedia, tapi kalau di tempat Polindes atau di rumah, kami tak punya. Kami tak bisa mengelak, ketika perantau yang baru tiba datang ke Polindes untuk mencek kondisi kesehatan mereka," kata beberapa bidan menjawab pertanyaan yang diajukan M. Nur Idris.
Dikatakan, pada umumnya perantau yang baru tiba di kampung halaman memilih Polindes dan rumah nakes untuk melapor, memeriksakan suhu tubuh, dan kondisi kesehatan mereka, karena saat mereka tiba di kampung, jam kerja di Puskesmas sudah berakhir.
Terkait dengan persoalan itu, dia meminta Gubernur, bupati, Walikota, kepala Dinas Kesehatan, tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, dan institusi terkait lainnya agar mencermati persoalan tersebut dan segera menyalurkan APD yang cukup untuk para bidan desa, perawat, dan petugas kesehatan lainnya yang merupakan ujung tombak pemeriksaan kesehatan masyarakat di nagari-nagari.
"Jangan sampai persoalan ini menjadi lobang bagi bidan di kampung, nakes dan perawat. Orang kan tak mau tahu, disuruh lapor dan cek kesehatan, mereka lakukan. Tapi nakesnya yang tak aman, karena tak punya ADP memadai. Ini amat mengerikan, seperti yang terjadi di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumbar," tegasnya.
Dalam skala nasional, M. Nur Idris menyebut, hingga kini sudah banyak bidan-bidan, perawat, dan nakes muda yang terjangkit dan meninggal dunia karena virus corona, karena ketika melayani pasien mereka tidak punya APD yang memadai.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar