Padang Panjang(SUMBAR).GP- Komisi I DPRD Padang Panjang gelar rapat kerja dengan Pemko dan OPD Mitra kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Hukemri, Wakil Ketua Nasrullah Nukman, Sekretaris Hendra Saputra, Kiki Anugrah Dia dan Herman anggota serta didampingi Sekwan DPRD Zulkifli, di Gedung Rakyat Kampung Jambak Guguk Malintang, Jumat (03/04/2020)
Rapat kerja itu dihadiri langsung Walikota Padang Panjang Fadly Amran, dan Sekda Sonny Budaya Putra, Kepala BPKD Winarnok, Kepala Dinas Kesehatan Nuryanuwar, Direktur RSUD dr. Ardoni, Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Marwilis, Kasatpol PP Damkar Albert Dwitra, dan OPD kerja lainya beserta undangan.
Komisi I DPRD Padang Panjang dan Pemko, dalam rapat kali ini fokuskan membahas tentang dampak ekonomo masyarakat terhadap kebijakan yang sedang berjalan untuk memutus mata rantai wabah virus covid-19 (virus corona). Dan ini juga dilakukan hampir diseluruh bangsa di dunia ini.
Pandemi ini kata Walikota Fadly Amram, pertama kali dimulai di Kota Wuhan Provinsi Hubei China, namun virus ini begitu cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak negara mengambil kebijakan lockdown yaitu menutup akses keluar masuk di negaranya masing-masing, tentu saja upaya ini adalah dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 yang luar biasa cepatnya. Hanya dalam waktu 3 bulan seolah dunia sudah dibuat collaps oleh pandemi ini. Perekonomian di semua sektor mengalami tekanan yang luar biasa, perdagangan, pariwisata, transportasi, industri dan lainnya dan termasuk di Kota Padang Panjang, katanya.
Dan untuk mengadapinya, Pemko dan DPRD tentu arus bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pusat untuk melakukan kesiapsiagaan melawan virus corona ini.
Walikota Padang Panjang Fadly Amram dalam rapat tersebut, juga memaparkan tentang kerja Satuan Tugas Covid-19 untuk menekankan bahwa ini, dengan upaya pencegahan Virus Corona secara bersama-sama. Upaya-upaya pemerintah, saat ini adalah menghimbau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah mencegah penyebaran Virus Corona, dan ini harus didukung dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Padang Panjang. Upaya tersebut diantaranya menjaga kebersihan dengan sering cuci tangan menggunakan sabun, menutup mulut dan hidung ketika batuk/bersin dengan menggunakan sapu tangan atau masker, menjaga jarak baik Physical Distancing ataupun Social Distancing serta tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan dan tidak berpergian, terakhir makan bergizi dan berimbang. dan himbauan ini telah disampaikan kepada masyarakat.
Bahkan, semenjak Pemprov Sumatera Barat menerapkan kebijakan isolasi wilayahyan dimulai pada tanggal 31 Maret 2020, Pemko Padang Panjang juga tela ikut aktif dan langsung mengambil tangung jawab terhadap perbatasan. Satgas Covid-19 Padang Panjang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan dan memeriksa setiap penumpangnya. Pemeriksaan dilakukan untuk deteksi dini dan pendataan. Setiap orang yang memasuki dan tinggal di wilayah Padang Panjang akan dinyatakan notifikasi dan selanjutnya akan berstatus sebagai ODP (Orang dalam Pemantauan). Pemeriksaan di Posko Perbatasan ini dilakukan setiap hari selama 24 jam dan petugas piket diatur dengan sistem shift, kata Walikota Padanga Panjang Fadly Amram saat rapat kerja bersama Komisi I DPDR setempat.
Dari sisi anggaran, kata Wako Fadly Amram, saat ini Pemerinta Pusat telah membatalkan hampir seluruh anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) selain DAK bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan untuk direalokasikan dalam rangka tanggap darurat Covid-19. Masa tanggap darurat ini bahkan sudah diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. Dan untuk APBD Padang Panjang saat ini juga sedang kita lakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke upaya tangap Covid-19. Rasionalisasi ini dilakukan dengan mengurangi hampir 50% anggaran perjalanan dinas di seluruh OPD, dan menunda kegiatan sosialisasi, bimtek dan pengadaan barang dan jasa yang secara urgensinya tidak harus dilaksanakan pada tahun ini. Rasionalisasi anggaran ini akan digunakan sebagai dana tanggap darurat Covid-19, katanya.
Pada rapat kerja tersebut, Ketua Komisi I Hukemri menyarankan dengan keterbatasannya Alat Pelindung Diri (APD) agar Pemko memproduksi sendiri dengan melibatkan masyarakat yang berketerampilan menjahit. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Nasrullah Nukman. Dengan melibatkan masyarakat dalam produksi APD bisa menambah penghasilan mereka. Dalam rapat tersebut Nasrullah Nukman meminta Walikota mengambil langkah tegas dan transparan sehingga pemerintah bisa memberikan rasa aman ditengah Pandemi ini. Selain itu, keberadaan Satgas dikelurahan diminta agar berperan aktif mengenai jadwal penyemprotan ke rumah warga.
Terkait dampak pandemi ini bagi ekonomi masyarakat Padang Panjang, sekretaris Komisi I Hendra Saputra menyarankan penyaluran bantuan kepada masyarakat bukan hanya berdasarkan data BDT atau PKH melainkan data real, apakah dinsos atau kelurahan yang mendata agar bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi anggota keluarga yang ada per KK nya. Selain itu Bidan di Kelurahan diharapkan tetap bergerak memberikan edukasi mengenai covid -19 kepada masyarakat. Sedangkan untuk penanganan Pasien covid-19, kesiapan RSUD sebagai tempat isolasi harus siap.
Saat ini, yang sangat diperlukan adalah bantuan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Anggota Komisi I Kiki Anugerah Dia yang sangat prihatin dengan kondisi masyarakat seperti tukan ojek, sopir mikrolet, pedagang asongan dengan penghasilan yang didapatkannya sehari itu, hanya untuk menutupi kebutuahn hariannya saja. Untuk itu, Kiki Anugerah Dia juga mengajak pengusaha di Padang Panjang yang berpenghasilan lebih dari cukup ikut peduli dan membantu masyarakat kita ini.
Khusus untuk pemukiman masyarakat, Anggota Komisi I Herman menegaskan kegiatan penyemprotan harus tetap diupayakan di tempat keramaian dan kelurahan agar masyarakat tetap merasa nyaman.
#GP | RED
Rapat kerja itu dihadiri langsung Walikota Padang Panjang Fadly Amran, dan Sekda Sonny Budaya Putra, Kepala BPKD Winarnok, Kepala Dinas Kesehatan Nuryanuwar, Direktur RSUD dr. Ardoni, Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Marwilis, Kasatpol PP Damkar Albert Dwitra, dan OPD kerja lainya beserta undangan.
Komisi I DPRD Padang Panjang dan Pemko, dalam rapat kali ini fokuskan membahas tentang dampak ekonomo masyarakat terhadap kebijakan yang sedang berjalan untuk memutus mata rantai wabah virus covid-19 (virus corona). Dan ini juga dilakukan hampir diseluruh bangsa di dunia ini.
Pandemi ini kata Walikota Fadly Amram, pertama kali dimulai di Kota Wuhan Provinsi Hubei China, namun virus ini begitu cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak negara mengambil kebijakan lockdown yaitu menutup akses keluar masuk di negaranya masing-masing, tentu saja upaya ini adalah dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 yang luar biasa cepatnya. Hanya dalam waktu 3 bulan seolah dunia sudah dibuat collaps oleh pandemi ini. Perekonomian di semua sektor mengalami tekanan yang luar biasa, perdagangan, pariwisata, transportasi, industri dan lainnya dan termasuk di Kota Padang Panjang, katanya.
Dan untuk mengadapinya, Pemko dan DPRD tentu arus bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pusat untuk melakukan kesiapsiagaan melawan virus corona ini.
Walikota Padang Panjang Fadly Amram dalam rapat tersebut, juga memaparkan tentang kerja Satuan Tugas Covid-19 untuk menekankan bahwa ini, dengan upaya pencegahan Virus Corona secara bersama-sama. Upaya-upaya pemerintah, saat ini adalah menghimbau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah mencegah penyebaran Virus Corona, dan ini harus didukung dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Padang Panjang. Upaya tersebut diantaranya menjaga kebersihan dengan sering cuci tangan menggunakan sabun, menutup mulut dan hidung ketika batuk/bersin dengan menggunakan sapu tangan atau masker, menjaga jarak baik Physical Distancing ataupun Social Distancing serta tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan dan tidak berpergian, terakhir makan bergizi dan berimbang. dan himbauan ini telah disampaikan kepada masyarakat.
Bahkan, semenjak Pemprov Sumatera Barat menerapkan kebijakan isolasi wilayahyan dimulai pada tanggal 31 Maret 2020, Pemko Padang Panjang juga tela ikut aktif dan langsung mengambil tangung jawab terhadap perbatasan. Satgas Covid-19 Padang Panjang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan dan memeriksa setiap penumpangnya. Pemeriksaan dilakukan untuk deteksi dini dan pendataan. Setiap orang yang memasuki dan tinggal di wilayah Padang Panjang akan dinyatakan notifikasi dan selanjutnya akan berstatus sebagai ODP (Orang dalam Pemantauan). Pemeriksaan di Posko Perbatasan ini dilakukan setiap hari selama 24 jam dan petugas piket diatur dengan sistem shift, kata Walikota Padanga Panjang Fadly Amram saat rapat kerja bersama Komisi I DPDR setempat.
Dari sisi anggaran, kata Wako Fadly Amram, saat ini Pemerinta Pusat telah membatalkan hampir seluruh anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) selain DAK bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan untuk direalokasikan dalam rangka tanggap darurat Covid-19. Masa tanggap darurat ini bahkan sudah diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. Dan untuk APBD Padang Panjang saat ini juga sedang kita lakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke upaya tangap Covid-19. Rasionalisasi ini dilakukan dengan mengurangi hampir 50% anggaran perjalanan dinas di seluruh OPD, dan menunda kegiatan sosialisasi, bimtek dan pengadaan barang dan jasa yang secara urgensinya tidak harus dilaksanakan pada tahun ini. Rasionalisasi anggaran ini akan digunakan sebagai dana tanggap darurat Covid-19, katanya.
Pada rapat kerja tersebut, Ketua Komisi I Hukemri menyarankan dengan keterbatasannya Alat Pelindung Diri (APD) agar Pemko memproduksi sendiri dengan melibatkan masyarakat yang berketerampilan menjahit. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Nasrullah Nukman. Dengan melibatkan masyarakat dalam produksi APD bisa menambah penghasilan mereka. Dalam rapat tersebut Nasrullah Nukman meminta Walikota mengambil langkah tegas dan transparan sehingga pemerintah bisa memberikan rasa aman ditengah Pandemi ini. Selain itu, keberadaan Satgas dikelurahan diminta agar berperan aktif mengenai jadwal penyemprotan ke rumah warga.
Terkait dampak pandemi ini bagi ekonomi masyarakat Padang Panjang, sekretaris Komisi I Hendra Saputra menyarankan penyaluran bantuan kepada masyarakat bukan hanya berdasarkan data BDT atau PKH melainkan data real, apakah dinsos atau kelurahan yang mendata agar bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi anggota keluarga yang ada per KK nya. Selain itu Bidan di Kelurahan diharapkan tetap bergerak memberikan edukasi mengenai covid -19 kepada masyarakat. Sedangkan untuk penanganan Pasien covid-19, kesiapan RSUD sebagai tempat isolasi harus siap.
Saat ini, yang sangat diperlukan adalah bantuan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Anggota Komisi I Kiki Anugerah Dia yang sangat prihatin dengan kondisi masyarakat seperti tukan ojek, sopir mikrolet, pedagang asongan dengan penghasilan yang didapatkannya sehari itu, hanya untuk menutupi kebutuahn hariannya saja. Untuk itu, Kiki Anugerah Dia juga mengajak pengusaha di Padang Panjang yang berpenghasilan lebih dari cukup ikut peduli dan membantu masyarakat kita ini.
Khusus untuk pemukiman masyarakat, Anggota Komisi I Herman menegaskan kegiatan penyemprotan harus tetap diupayakan di tempat keramaian dan kelurahan agar masyarakat tetap merasa nyaman.
#GP | RED
Tidak ada komentar:
Posting Komentar