Padang Panjang(SUMBAR).GP- Saat ini, keresahan masyarakat terhadap dampak dari penyebaran wabah virus corona (Covid-19) kian memuncak, apa lagi dengan belum disalurkannya bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.
Menyikapi keresahan masyarakat ini, Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah,A.Md meminta walikota bersama jajarannya untuk segera menyalurkan bantuan yang telah dianggarkan melalui APBD.
"Kita telah berulang kali meminta walikota untuk segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh wabah virus coran-19, jangan ditunda-tunda lagi. Karena masyarakat sudah menjerit dan hampir setiap waktu menyampaikan keluhannya ke saya," sebut Mardiansyah ketika dihubungi Kamis (30/4) malam.
Diakuinya, dari data yang dibahas tim TAPD bersama DPRD sejak beberapa waktu terakhir, ada 16 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Padang Panjang yang terdampak. Sementara, pemko bersama DPRD telah menganggarkan Rp16,7 miliar untuk penanganan dampak Covid-19 di Kota Padang Panjang.
"Setiap rapat-rapat pembahasan, kita selalu menyebutkan, kalau masyarakat sudah menjerit, jangan biarkan masyarakat berbuat anarkis karena menahan lapar. Atau seperti berita yang di televisi-televisi, ada warga yang pingsan di pinggir jalan karena menahan lapar. Jangan sampai itu terjadi di Padang Panjang," jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mewakili rakyat gedung diparlemen Padang Panjang.
Menurut Mardiansyah, bantuan yang dianggarkan melalui APBD Kota Padang Panjang sesuai dengan SKB dua menteri tentang bantuan tunai untuk masyarakat sebesar Rp600 ribu per bulan, dan itu dari bulan April, Mei hingga Juni, harus segera dicairkan apalagi bulan April sudah berakhir.
"Bulan April sudah berakhir, apakah harus dicairkan bantuan dua bulan pada Mei nanti. Jika perlu, cairkan dulu untuk 2 ribu KK perminggu yang datanya sudah valid hingga seluruh data terakomodir seluruhnya, sehingga masyarakat terbantu ditengah kondisi yang tidak menentu ini," saran Mardiansyah yang akrab disapa Adi Riki itu.
Terpisah, sesuai data yang dirilis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, sebanyak 9.997 KK dari 16.046 KK, akan menerima bantuan uang tunai selama tiga bulan, terhitung April, Mei dan Juni dengan jumlah bantuan Rp600 ribu perbulannya. Dimana, bantuan berasal dari APBD Kota Padang Panjang untuk 4.292 KK, Pemerintah Provinsi sebanyak 705 KK dan dari Kementerian Sosial untuk 5.000 KK.
Walikota Padang Panjang Fadly Amran menyampaikan, Pemerintah Kota Padang Panjang sudah siap secara administrasi menyalurkan bantuan yang bersumber dari APBD, kemudian disusul dana bantuan dari pemerintah Provinsi.
Namun Pemerintah Kota Padang Panjang sedang menunggu proses administrasi bantuan Kementerian Sosial. Pemko Padang Panjang berharap seluruh masyarakat yang terdata dapat menerima bantuan secara serentak. Hingga saat ini tercatat 1.133 KK yang baru selasai diproses, dari 5.000 KK DTKS Non PKH Kemensos.
Dengan kondisi demikian, Pemko Padang Panjang berencana menyalurkan bantuan uang tunai yang bersumber dari APBD dan pemerintah provinsi terlebih dahulu. Sementara, bantuan uang tunai Kemensos yang sedang diverifikasi, akan menyusul.
"Nantinya, bagi masyarakat yang tercatat, tapi belum menerima bantuan uang tunai, mohon bersabar. Pada prinsipnya semua yang terdata akan mendapatkan bantuan," ungkap Fadly.
#GP | Ce | Nd | Red
Menyikapi keresahan masyarakat ini, Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah,A.Md meminta walikota bersama jajarannya untuk segera menyalurkan bantuan yang telah dianggarkan melalui APBD.
"Kita telah berulang kali meminta walikota untuk segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh wabah virus coran-19, jangan ditunda-tunda lagi. Karena masyarakat sudah menjerit dan hampir setiap waktu menyampaikan keluhannya ke saya," sebut Mardiansyah ketika dihubungi Kamis (30/4) malam.
Diakuinya, dari data yang dibahas tim TAPD bersama DPRD sejak beberapa waktu terakhir, ada 16 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Padang Panjang yang terdampak. Sementara, pemko bersama DPRD telah menganggarkan Rp16,7 miliar untuk penanganan dampak Covid-19 di Kota Padang Panjang.
"Setiap rapat-rapat pembahasan, kita selalu menyebutkan, kalau masyarakat sudah menjerit, jangan biarkan masyarakat berbuat anarkis karena menahan lapar. Atau seperti berita yang di televisi-televisi, ada warga yang pingsan di pinggir jalan karena menahan lapar. Jangan sampai itu terjadi di Padang Panjang," jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mewakili rakyat gedung diparlemen Padang Panjang.
Menurut Mardiansyah, bantuan yang dianggarkan melalui APBD Kota Padang Panjang sesuai dengan SKB dua menteri tentang bantuan tunai untuk masyarakat sebesar Rp600 ribu per bulan, dan itu dari bulan April, Mei hingga Juni, harus segera dicairkan apalagi bulan April sudah berakhir.
"Bulan April sudah berakhir, apakah harus dicairkan bantuan dua bulan pada Mei nanti. Jika perlu, cairkan dulu untuk 2 ribu KK perminggu yang datanya sudah valid hingga seluruh data terakomodir seluruhnya, sehingga masyarakat terbantu ditengah kondisi yang tidak menentu ini," saran Mardiansyah yang akrab disapa Adi Riki itu.
Terpisah, sesuai data yang dirilis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, sebanyak 9.997 KK dari 16.046 KK, akan menerima bantuan uang tunai selama tiga bulan, terhitung April, Mei dan Juni dengan jumlah bantuan Rp600 ribu perbulannya. Dimana, bantuan berasal dari APBD Kota Padang Panjang untuk 4.292 KK, Pemerintah Provinsi sebanyak 705 KK dan dari Kementerian Sosial untuk 5.000 KK.
Walikota Padang Panjang Fadly Amran menyampaikan, Pemerintah Kota Padang Panjang sudah siap secara administrasi menyalurkan bantuan yang bersumber dari APBD, kemudian disusul dana bantuan dari pemerintah Provinsi.
Namun Pemerintah Kota Padang Panjang sedang menunggu proses administrasi bantuan Kementerian Sosial. Pemko Padang Panjang berharap seluruh masyarakat yang terdata dapat menerima bantuan secara serentak. Hingga saat ini tercatat 1.133 KK yang baru selasai diproses, dari 5.000 KK DTKS Non PKH Kemensos.
Dengan kondisi demikian, Pemko Padang Panjang berencana menyalurkan bantuan uang tunai yang bersumber dari APBD dan pemerintah provinsi terlebih dahulu. Sementara, bantuan uang tunai Kemensos yang sedang diverifikasi, akan menyusul.
"Nantinya, bagi masyarakat yang tercatat, tapi belum menerima bantuan uang tunai, mohon bersabar. Pada prinsipnya semua yang terdata akan mendapatkan bantuan," ungkap Fadly.
#GP | Ce | Nd | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar