JAKARTA.GP- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri langsung bergerak cepat untuk mengimplementasikan program prioritas Presiden Joko Widodo periode 2020-2024. Hal itu diungkapkan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar di Jakarta, Senin (21/10/2019).
“Kami langsung bergerak cepat untuk merespon program prioritas Pak Jokowi dari mulai pembangunan SDM, infrastruktur, simplifikasi regulasi dan penyederhanaan regulasi, sampai pada transformasi ekonomi,” kata Bahtiar.
Sebagaimana diketahui, program prioritas tersebut, yakni: Fokus dalam pembangunan SDM yang pekerja keras, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbuka dengan talenta global untuk bermitra; Membangun infrastruktur penyambung kawasan industri besar dengan kawasan produksi rakyat, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru yang berfokus pada akselerasi perekonomian; Penghapusan dan simplifikasi regulasi untuk memotong hambatan birokrasi/pelayanan publik dan pembentukan Undang-Undang, yaitu: UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM; Penyederhanaan esselonisasi cukup pada 2 level esselonering saja, difokuskan pada jabatan fungsional yang berfokus pada kompetensi agar tercipta tujuan program pembangunan; serta Transformasi dari ketergantungan pada Sumber Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.
“Ini juga tercermin dari diakomodirnya visi tersebut dalam struktur organisasi dan pembagian tugas kerja yang ada di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Ada Direktorat Bina Ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan untuk prioritas pembangunan SDM, Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, serta Direktorat Kewaspadaan Nasional,” ujarnya.
Dalam kaitannya dengan pengembangan inovasi dan budaya kerja, ia meminta pada jajarannya untuk merespon hal tersebut dengan mengembangkan inovasi yang berdampak pada masyarakat dengan cara meninggalkan gaya lama yang monoton dalam bekerja.
“Saya berharap seluruh direktorat membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat dan berdampak langsung ke masyarakat. Salah satunya dengan cara kita harus tinggalkan pola-pola lama yang hanya datar datar saja dalam bekerja,” kata Bahtiar.
Mewujudkan cita-cita menjadi negara yang maju pada tahun 2045 nanti sesuai dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada sidang Paripurna di MPR pada Minggu (20/10/2019) perlu dukungan seluruh Kementerian/Lembaga dan dukungan seluruh pihak. Dukungan tersebut juga perlu diwujudkan dengan kerja keras dan kerja cepat bersama untuk mewujudkan Indonesia Maju.
#GP | Ce | Puspen Kemendagri
“Kami langsung bergerak cepat untuk merespon program prioritas Pak Jokowi dari mulai pembangunan SDM, infrastruktur, simplifikasi regulasi dan penyederhanaan regulasi, sampai pada transformasi ekonomi,” kata Bahtiar.
Sebagaimana diketahui, program prioritas tersebut, yakni: Fokus dalam pembangunan SDM yang pekerja keras, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbuka dengan talenta global untuk bermitra; Membangun infrastruktur penyambung kawasan industri besar dengan kawasan produksi rakyat, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru yang berfokus pada akselerasi perekonomian; Penghapusan dan simplifikasi regulasi untuk memotong hambatan birokrasi/pelayanan publik dan pembentukan Undang-Undang, yaitu: UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM; Penyederhanaan esselonisasi cukup pada 2 level esselonering saja, difokuskan pada jabatan fungsional yang berfokus pada kompetensi agar tercipta tujuan program pembangunan; serta Transformasi dari ketergantungan pada Sumber Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.
“Ini juga tercermin dari diakomodirnya visi tersebut dalam struktur organisasi dan pembagian tugas kerja yang ada di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Ada Direktorat Bina Ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan untuk prioritas pembangunan SDM, Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, serta Direktorat Kewaspadaan Nasional,” ujarnya.
Dalam kaitannya dengan pengembangan inovasi dan budaya kerja, ia meminta pada jajarannya untuk merespon hal tersebut dengan mengembangkan inovasi yang berdampak pada masyarakat dengan cara meninggalkan gaya lama yang monoton dalam bekerja.
“Saya berharap seluruh direktorat membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat dan berdampak langsung ke masyarakat. Salah satunya dengan cara kita harus tinggalkan pola-pola lama yang hanya datar datar saja dalam bekerja,” kata Bahtiar.
Mewujudkan cita-cita menjadi negara yang maju pada tahun 2045 nanti sesuai dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada sidang Paripurna di MPR pada Minggu (20/10/2019) perlu dukungan seluruh Kementerian/Lembaga dan dukungan seluruh pihak. Dukungan tersebut juga perlu diwujudkan dengan kerja keras dan kerja cepat bersama untuk mewujudkan Indonesia Maju.
#GP | Ce | Puspen Kemendagri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar