Padang(SUMBAR).GP- Guna memastikan penanganan virus corona atau covid-19 agar berjalan dengan optimal, Wali Kota Padang Mahyeldi bersama jajaran meninjau beberapa posko covid-19 di Kota Padang, Sabtu (5/4/2020).
Peninjauan pertama dilakukan di Posko Utama Covid-19 di Kantor BPBD Kota Padang. Kemudian dilanjutkan ke posko perbatasan dan Puskesmas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab).
"Kita ingin memperkuat pengawasan terhadap orang dalam kelompok Pelaku Perjalanan dari area Terjangkit (PPT) atau Orang Tanpa Gejala (OTG) di Kota Padang lebih valid lagi. Sehingga, setiap orang yang baru datang itu dipastikan pertama sekali agar mendatangi RT atau pun RT nya yang mendatangi," ungkap Wako Mahyeldi disela peninjauan.
Sekaitan hal demikian, wako pun mengharapkan kepada seluruh RT di Kota Padang untuk dapat melakukan pendataan terhadap PPT atau OTG tersebut. Selain itu barulah dikoordinasikan untuk pemeriksaan di Puskesmas.
"Kita berharap semua orang yang masuk ke Kota Padang dapat terawasi dan terdata secara lebih baik. Maka itu langkah kita sekarang ini adalah menggerakkan seluruh RT di Kota Padang untuk mengawal dan mengawasi PPT yang Masuk ke Padang. Karena ini suatu hal yang kita khawatirkan tentunya, dan dari data yang kita kumpulkan bahwa untuk PPT dari hari ke hari terus terjadi peningkatan yang luar biasa. Oleh karenanya kita harus sikapi ini dengan maksimal," tekannya.
Lebih lanjut Wali Kota Mahyeldi pun berharap pemerintah pusat dapat menyikapi penanganan covid-19 di daerah-daerah. Hal itu mengingat sampai saat ini Pemerintah Pusat belum mengeluarkan ketegasan terhadap pembatasan seperti melakukan 'lock down' guna memutus secara cepat mata rantai penularan covid-19 itu.
"Karena kalau saya berprinsip, jika secara nasional tidak melakukan lock down, mungkin bisa juga diberlakukan lock down antar pulau. Sehingga warga dari pulau yang satu tidak bisa ke pulau lainnya. Dan juga mempermudah pengidentifikasian kasus covid-19 daerah dan negara kita ini," tuturnya.
Sementara itu di sisi lain Wali Kota Padang tersebut juga menilai apabila tidak ada kejelasan dan ketegasan pembatasan dari Pemerintah Pusat dalam membatasi orang berpergian dari daerah satu ke daerah lainnya tentu akan berdampak buruk terhadap penyebaran covid-19.
"Kita khawatirkan dengan kondisi itu akan terjadi lonjakan-lonjakan jumlah orang yang positif covid-19 di Indonesia termasuk Kota Padang ini. Dan hal itu tentu juga akan memperpanjang masa darurat covid-19 dan bisa saja akan terjadi hal-hal yang tak diingini lainnya," tukas wako.
Dalam kesempatan itu Wali Kota Padang juga didampingi sejumlah kepala OPD diantaranya, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, Kabag Organisasi Raju Minropa, Kabag Umum Budi Payan serta lainnya.
#GP | David | Ady | Rengga | Prokopim | RED
Peninjauan pertama dilakukan di Posko Utama Covid-19 di Kantor BPBD Kota Padang. Kemudian dilanjutkan ke posko perbatasan dan Puskesmas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab).
"Kita ingin memperkuat pengawasan terhadap orang dalam kelompok Pelaku Perjalanan dari area Terjangkit (PPT) atau Orang Tanpa Gejala (OTG) di Kota Padang lebih valid lagi. Sehingga, setiap orang yang baru datang itu dipastikan pertama sekali agar mendatangi RT atau pun RT nya yang mendatangi," ungkap Wako Mahyeldi disela peninjauan.
Sekaitan hal demikian, wako pun mengharapkan kepada seluruh RT di Kota Padang untuk dapat melakukan pendataan terhadap PPT atau OTG tersebut. Selain itu barulah dikoordinasikan untuk pemeriksaan di Puskesmas.
"Kita berharap semua orang yang masuk ke Kota Padang dapat terawasi dan terdata secara lebih baik. Maka itu langkah kita sekarang ini adalah menggerakkan seluruh RT di Kota Padang untuk mengawal dan mengawasi PPT yang Masuk ke Padang. Karena ini suatu hal yang kita khawatirkan tentunya, dan dari data yang kita kumpulkan bahwa untuk PPT dari hari ke hari terus terjadi peningkatan yang luar biasa. Oleh karenanya kita harus sikapi ini dengan maksimal," tekannya.
Lebih lanjut Wali Kota Mahyeldi pun berharap pemerintah pusat dapat menyikapi penanganan covid-19 di daerah-daerah. Hal itu mengingat sampai saat ini Pemerintah Pusat belum mengeluarkan ketegasan terhadap pembatasan seperti melakukan 'lock down' guna memutus secara cepat mata rantai penularan covid-19 itu.
"Karena kalau saya berprinsip, jika secara nasional tidak melakukan lock down, mungkin bisa juga diberlakukan lock down antar pulau. Sehingga warga dari pulau yang satu tidak bisa ke pulau lainnya. Dan juga mempermudah pengidentifikasian kasus covid-19 daerah dan negara kita ini," tuturnya.
Sementara itu di sisi lain Wali Kota Padang tersebut juga menilai apabila tidak ada kejelasan dan ketegasan pembatasan dari Pemerintah Pusat dalam membatasi orang berpergian dari daerah satu ke daerah lainnya tentu akan berdampak buruk terhadap penyebaran covid-19.
"Kita khawatirkan dengan kondisi itu akan terjadi lonjakan-lonjakan jumlah orang yang positif covid-19 di Indonesia termasuk Kota Padang ini. Dan hal itu tentu juga akan memperpanjang masa darurat covid-19 dan bisa saja akan terjadi hal-hal yang tak diingini lainnya," tukas wako.
Dalam kesempatan itu Wali Kota Padang juga didampingi sejumlah kepala OPD diantaranya, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, Kabag Organisasi Raju Minropa, Kabag Umum Budi Payan serta lainnya.
#GP | David | Ady | Rengga | Prokopim | RED
Tidak ada komentar:
Posting Komentar