Sawahlunto(SUMBAR).GP- Kebijakan pemerintah pusat dengan menaikan premi BPJS pada tahun 2020 ini, menjadikannya tambahan beban bagi APBD Sawahlunto semakin besar. Walikota Sawahlunto Deri Asta SH mengungkapkan bahwa saat ini pemko sedang mengkaji, apakah akan tetap dengan BPJS guna memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Sawahlunto atau ada cara dan bentuk alternatif lain yang bisa kita tempuh.
Hal ini disampaikan Walikota, saat membuka Forum Konsultasi Publik pada Senin (9/3) di Balaikota Sawahkunto. Kita ketahui, selama ini Pemko membayarkan premi masyarakat yang tak mampu bayar BPJS melalui dana APBD. Sehingga hampir 98% warga Kota Sawahlunto, sudah memiliki jaminan kesehatan melalui BPJS.
Namun dengan naiknya premi BPJS saat ini yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, menyebabkan anggaran yang harus dikeluarkan untuk BPJS dan ditanggung APBD menjadi lebih besar dengannkenaikan mencapai 100%. Padahal dengan kondisi APBD Kota Sawahkunto saat ini, tentu menyebabkan angka defisit kita semakin besar.
Untuk itulah, kita perlu mengkaji ulang apakah ada cara lain yang bisa untuk kita terapkan di Sawahlunto dengan tetap memberikan azas manfaat, atas jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Sawahlunto. "Apakah dengan meletakkan anggaran di Rumah sakit dan Puskesmas guna pelayanan gratis bagi masyarakat atau ada cara lain yang mungkin sama dengan JPKM, yang dulu pernah kita terapkan di Sawahlunto" ungkap Deri menambahkan.
Ditambahkan oleh walikota, "dengan kondisi saat ini, pemko memandang perlu untuk mengkaji ulang dengan baik, apakah besarnya anggaran untuk premi BPJS bisa menghasilkan manfaat lebih maksimal jika dialihkan dengan cara lain, dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Sawahlunto," pungkas Deri mengakhiri.
#GP | Rils | Fid
Tidak ada komentar:
Posting Komentar