GOPARLEMENT.COM- Hampir tiap hari saya ditanya sebagian warga Payakumbuh/50 Kota, “Apa mau maju nggak jadi gubernur pak? “.
Hari ini sulit saya sampaikan untuk menjawabnya karena beberapa hal :
Pertama, jawabannya maju atau tidak merupakan wewenang partai (PKS). Saya hanyalah kader yang sewaktu-waktu bersedia ditempatkan di mana saja ketika Majlis Syuro sudah memutuskan, dan saya berharap janganlah menjadi kader yang ditugaskan untuk itu, masih banyak kader yang lain yang lebih pantas seperti Walikota Padang Pak Mahyeldi, atau kader partai dari DPP seperti Pak Tifatul Sembiring maupun bapak-bapak Anggota DPR RI yang cukup layak.
Kedua, hal yang lebih berat adalah butuh dana besar untuk jadi gubernur. Untuk sekedar baliho dan bilboard saja saya rasa tidak akan kurang dari 10 M kalau meliputi seluruh Sumbar yang cukup luas dibanding dengan Pilkada satu kota/kabupaten seperti Kota Payakumbuh yang sudah dua kali saya ikuti.
Belum lagi biaya yang lain seperti pulsa dan biaya jalan tim walaupun hanya sekedar paket minimalis. Jauh berbeda ini urusannya. Maka, yang bisa maju adalah mereka yang punya finansial/ berduit besar. Saya nggak sanggup dengan bayangan uang sebanyak itu.
Selama ini saya berusaha untuk berhati-hati soal uang di Pemda Payakumbuh, biarlah miskin asal tidak bermasalah dengan duit haram, itu telah menjadi prinsip saya. Makanya rekening saya sebagai Wako hari ini agak sulit menyentuh di atas 100 juta, itupun tetap tuduhan yang nggak berdasar menyasar kami dan bahkan dilaporkan ke KPK.
Cobalah berpikir sedikit secara sederhana, kalau KPK mau bergerak menindaklanjuti laporan tentu banyak hal akan dicek dulu, termasuk rekening dan harta kekayaan, seperti mobil, rumah, simpanan dan gaya hidup. Ini satupun rumah nggak punya, mobil terjual saat pilkada dan tidak ada lagi yang bisa diberikan kecuali sekedar penyambung hidup, dan sedikit harta utk berbagi-bagi mereka yang butuh. Jadi lucu kalau saya masih dituduh macam-macam.
Kadang saya berhusnudzon saja jangan jangan ini akibat digadang-gadang masyarakat di Luak Limopuluah untuk ikut Pilgub Sumbar yang akan datang, ibarat pohon makin tinggi makin kencang angin yang menerpa.
Ketiga, logika memilih masyarakat kita sebagian besar masih belum bicara akuntabilitas dan track record seorang calon. Mereka lebih suka bicara sebagai Timses, sebagai orang kampungnya, sebagai orang dekat sang calon. Jarang yang mempertanyakan beberapa hal yang substantif seperti program apa yang ditawarkan, darimana asal uang sebagai calon sebanyak itu, track record nya dan bahkan hampir tidak pernah bertanya pemikiran-pemikirannya dalam memajukan Sumatera Barat.
Kondisi ini sangat berat bagi kita untuk menjaga tujuan kita dalam berpolitik agar bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Bagi saya ini penting minimal untuk pendidikan politik ke depan, sehingga kualitas demokrasi kita meningkat.
Keempat, perlu kapasitas dan jaringan yang kuat untuk bisa mengemban amanah gubernur dan mungkin lebih cocok orang pusat yang selama ini sudah berkiprah dengan segala jaringannya. Walikota seperti kami tentu sangat terbatas untuk itu.
Kelima, saya sendiri kalau boleh sudah ingin berhenti jadi kepala daerah, biarlah yang lain kita beri kesempatan agar kita bisa menampilkan pemimpin terbaik di Sumbar ini demi kemajuan kampung halaman kita.
Alhasil, dengan pertimbangan sedemikian rupa, semoga proses ke depan Allah tunjukkan kita jalan terbaik.
La Haula Wala Quwwata Illa Billahil 'aliyyil 'adzim. Aamiin
6 Ramadhan 1440 H / 11 Mei 2019, Riza Falepi
#GP | RED
Tidak ada komentar:
Posting Komentar