 |
| Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Naifuroji/Man |
JAKARTA.GP- Kasus Jiwasraya merupakan bentuk fraud yang terorganisir dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang canggih dan kompleks. Hal ini perlu diungkap secara transparan dan akuntabel, termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan pembelian saham-saham terkait.
Demikian dikatakan Anggota DPR RI Anis Byarwati dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). Anis menyatakan, pengawasan Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi menjadi tanggungjawab penuh dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK secara umum terlihat lemah dalam pengawasan Jiwasraya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.
Sedangkan Kementerian BUMN yang merupakan pembina BUMN dalam hal ini Jiwasraya, sambung Anis, juga memiliki andil karena bertanggungjawab atas pengelolaan kekayaan negara termasuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penetapan Komisaris dan Direksi Jiwasraya.
“Kelemahan tata kelola Jiwasraya dan arah pembenahannya harus diungkap dan dibahas secara mendalam. Apapun upaya penyehatan Jiwasraya yang disiapkan pasti akan menjadi beban negara, baik melalui dana BUMN lain, yang ujungnya tetap akan menjadi beban rakyat. Dengan potensi kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Century, maka sudah selayaknya DPR RI harus segera membentuk Pansus (Panitia Khusus) Jiwasraya,” tandas Anis,
Ia menyampaikan, Kejaksaan RI menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. Demikian juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah mengungkapkan bahwa ada indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Jiwasraya sekitar Rp 10,4 triliun dari aktifitas transaksi saham dan reksadana pada tahun 2018. Sementara Direksi Jiwasraya yang baru mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk menyehatkan PT Jiwasraya adalah mencapai Rp 32,68 triliun.
#GP | CE | dpr_ri | DEP | ES
Tidak ada komentar:
Posting Komentar