Pekanbaru (Riau), GP- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang dalam proses evaluasi pejabat eselon II. Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar berharap, pejabat yang terpilih nantinya haruslah yang berintegritas, jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Kita minta pejabat ini harus berintegritas. Wajib, kita tak mau ada KKN. Kalau dengar sekarang ada gelagatnya berpotensi, kita akan tolak itu," kata Asri Auzar, Selasa (17/12/2019).
Asri menambahkan, bahwa selain gubernur dan wakil gubernur, pejabat eselon II merupakan orang-orang yang bisa menentukan arah pembangunan Bumi Lancang Kuning.
"Jadi kita minta pejabat terpilih, pejabat yang berkualitas," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 25 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau, masuk dalam evaluasi kinerja Gubernur Riau. Untuk selanjutnya ke 25 pejabat tersebut masih menunggu nasib, apakah dinonjob, rotasi, demosi atau tetap sesuai dengan hasil asesmen oleh panitia seleksi (Pansel).
Sementara sisa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebanyak 28 pejabat lainnya, tidak dievaluasi dan tidak mengikuti proses asesmen oleh Gubernur Riau. Nasib 28 pejabat ini, hanya ada dua kemungkinan nonjob atau tetap di jabatannya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan yang tidak ikut asesmen ditentukan oleh pimpinan. Jika pimpinan masih membutuhkan maka pejabat tersebut masih tetap menjabat, namun jika tidak dibutuhkan maka akan nonjob.
"Kalau yang tidak ikut asesmen, hanya ada dua nasibnya, dipertahankan atau dinonjobkan. Tidak ada istilah dirotasi atau dipindahkan ke OPD yang lain, ada 28 pejabat yang tidak dievaluasi,
termasuk saya," kata Ikhwan Ridwan.
#GP | Anhar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar