Padang(SUMBAR).GP- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra memenuhi panggilan DPRD Sumbar, Rabu 13 november 2019 di ruang khusus ll DPRD sumbar.
Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat Afrizal dalam rapat dengar pendapat dengan OJK dan AJB Bumiputra, mengatakan pemanggilan Bumiputera ini merupakan tindak lanjut keresahan masyarakat yang polisnya tidak kunjung cair.
Afrizal mengatakan, dalam permasalahan tersebut, harus ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua persoalan yang sedang dihadapi saat ini.
Lebih lanjut Afrizal memaparkan, dalam permasalahan ini, jangan biarkan Bumiputra hancur hanya karna segelintir Oknum, dan juga kita tidak rela dana Asuransi masyarakat sumbar tertahan dan tidak ada kepastian dengan pengembaliannya. ucapnya.
Begitu banyak surat masuk ke DPRD terkait klaim pembayaran polis asuransi Bumiputera, "Mereka juga ingin ikut dalam rapat ini untuk meminta kepastian, namun kita larang dan mempercayakan kepada DPRD Sumbar mencari solusinya, ungkap Afrizal.
Darwisman kepala OJK sumbar mengatakan, selama 2019 sebanyak 28 pengaduan perihal pemegang polis Bumiputera telah ditampung. OJK sebagai lembaga pengawas akan mendukung Bumiputera menyelesaikan permasalahan klaim yang belum terbayarkan.
Pemegang polis Bumiputera mencapai 7,5 juta orang di seluruh Indonesia, dan beban klaim yang harus ditanggung perusahaan setiap tahunnya mencapai Rp2,5 triliun. katanya.
Bumiputra sendiri memiliki banyak aset di berbagai kota besar di Indonesia dengan nilai yang cukup besar yakni Rp38 triliun, ungkap Darwisman.
Sementara itu Direksi AJB Bumiputra Syafrudin mengatakan pihaknya terus berupaya mencarikan solusi agar dana masyarakat yang diklaim dapat dibayarkan namun tentu secara bertahap. Ia merinci pencairan klaim nasabah dengan jumlah di atas Rp50 juta ditawarkan keuntungan 4,5 persen jika mereka mau menahan uang mereka di Bumiputra dan diberikan jaminan dari perusahaan.
Selain itu pihaknya memprioritaskan untuk mencairkan polis nasabah di bawah Rp50 juta yang terdiri dari pengusaha UMKM, guru, dan lainnya.
Kemudian berbagai pihak yang dalam keadaan membutuhkan keuangan, seperti untuk biaya berobat dan pendidikan. “Kita utamakan mereka yang telah lama memegang polis, namun jika ada urgensi tertentu akan didahulukan,” katanya.
Menurut dia sejak Maret 2019 dirinya telah mencairkan polis nasabah sebesar Rp9 miliar / bulan untuk Sumatera Bara.
#GP | impiannews Ay | RED
Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat Afrizal dalam rapat dengar pendapat dengan OJK dan AJB Bumiputra, mengatakan pemanggilan Bumiputera ini merupakan tindak lanjut keresahan masyarakat yang polisnya tidak kunjung cair.
Afrizal mengatakan, dalam permasalahan tersebut, harus ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua persoalan yang sedang dihadapi saat ini.
Lebih lanjut Afrizal memaparkan, dalam permasalahan ini, jangan biarkan Bumiputra hancur hanya karna segelintir Oknum, dan juga kita tidak rela dana Asuransi masyarakat sumbar tertahan dan tidak ada kepastian dengan pengembaliannya. ucapnya.
Begitu banyak surat masuk ke DPRD terkait klaim pembayaran polis asuransi Bumiputera, "Mereka juga ingin ikut dalam rapat ini untuk meminta kepastian, namun kita larang dan mempercayakan kepada DPRD Sumbar mencari solusinya, ungkap Afrizal.
Darwisman kepala OJK sumbar mengatakan, selama 2019 sebanyak 28 pengaduan perihal pemegang polis Bumiputera telah ditampung. OJK sebagai lembaga pengawas akan mendukung Bumiputera menyelesaikan permasalahan klaim yang belum terbayarkan.
Pemegang polis Bumiputera mencapai 7,5 juta orang di seluruh Indonesia, dan beban klaim yang harus ditanggung perusahaan setiap tahunnya mencapai Rp2,5 triliun. katanya.
Bumiputra sendiri memiliki banyak aset di berbagai kota besar di Indonesia dengan nilai yang cukup besar yakni Rp38 triliun, ungkap Darwisman.
Sementara itu Direksi AJB Bumiputra Syafrudin mengatakan pihaknya terus berupaya mencarikan solusi agar dana masyarakat yang diklaim dapat dibayarkan namun tentu secara bertahap. Ia merinci pencairan klaim nasabah dengan jumlah di atas Rp50 juta ditawarkan keuntungan 4,5 persen jika mereka mau menahan uang mereka di Bumiputra dan diberikan jaminan dari perusahaan.
Selain itu pihaknya memprioritaskan untuk mencairkan polis nasabah di bawah Rp50 juta yang terdiri dari pengusaha UMKM, guru, dan lainnya.
Kemudian berbagai pihak yang dalam keadaan membutuhkan keuangan, seperti untuk biaya berobat dan pendidikan. “Kita utamakan mereka yang telah lama memegang polis, namun jika ada urgensi tertentu akan didahulukan,” katanya.
Menurut dia sejak Maret 2019 dirinya telah mencairkan polis nasabah sebesar Rp9 miliar / bulan untuk Sumatera Bara.
#GP | impiannews Ay | RED
Tidak ada komentar:
Posting Komentar