Buleleng(BALI).GP- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Buleleng Tahun 2020, mulai dilakukan Pemkab dan DPRD Buleleng. Sebagai pemanasan, Jumat (11/10/2019) pimpinan dan anggota dewan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng menggelar rapat persiapan pembahasan RAPBD Tahun 2020.
Menariknya, pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, selain penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 50 Milyar, wakil rakyat di Bumi Den Bukit juga diwanti-wanti agar legowo ‘jatah’ memfasilitasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dikurangi kalau tidak mau dipangkas hingga 50 persen.
Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna tidak menampik adanya penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 50 Milyar pada APBD Buleleng tahun 2020. "Penurunan pendapatan daerah ini diakibatkan adanya evaluasi bagi hasil PHR, hal ini tentu berdampak pada pengalokasian anggaran belanja," ungkapnya.
Sebagai komitmen tentu pembahasan RAPBD Buleleng Tahun 2020 yang nota pengantarnya akan disampaikan Senin (14/10/2019) oleh eksekutif, harus memperhatikan program prioritas."Kemungkinan dana bansos yang difasilitasi dewan akan dikurangi, hampir 50 persen. Secara pribadi, dan beberapa anggota dewan menyatakan sepakat bansos yang difasilitasi dewan dikurangi," tandasnya.
Pengurangan pada sejumlah pos anggaran belanja, kata Supriatna, dilakukan agar program prioritas seperti pembangunan Pasar Banyuasri serta program prioritas lainnya dapat berjalan dan dinikmati masyarakat. "Saya pribadi tidak keberatan, karena pendapatan daerah tersebut, memang harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program prioritas," terangnya.
Supriatna berharap, meskipun masih ada beda pendapat dan keinginan sejumlah anggota untuk meningkatkan anggaran perjalanan dinas, pada pembahasan RAPBD Buleleng Tahun 2020 akan menghasilkan keputusan yang berpihak pada rakyat dan program prioritas. "Kita juga berharap ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai solusi, ini yang akan kita dorong," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Asisten III Setda Buleleng Gede Suyasa. Selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mantan Kadisdikpora Buleleng ini enggan mengomentari pengurangan dana bansos yang difasilitasi dewan dan anggaran perjalanan dinas.
"Itu kebijakan pimpinan, yang jelas ada penurunan pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2020 yang harus kita sikapi bersama. Dan permasalahan tersebut, tadi sudah kita bahas bersama dewan dalam rapat persiapan RAPBD 2020," terangnya.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas strategi yang dapat dilakukan eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020. "Sehingga program prioritas dapat dilaksanakan," pungkasnya.
Sumber: Humas DPRD Kab. Buleleng
#GP | RED | NET
Menariknya, pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, selain penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 50 Milyar, wakil rakyat di Bumi Den Bukit juga diwanti-wanti agar legowo ‘jatah’ memfasilitasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dikurangi kalau tidak mau dipangkas hingga 50 persen.
Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna tidak menampik adanya penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 50 Milyar pada APBD Buleleng tahun 2020. "Penurunan pendapatan daerah ini diakibatkan adanya evaluasi bagi hasil PHR, hal ini tentu berdampak pada pengalokasian anggaran belanja," ungkapnya.
Sebagai komitmen tentu pembahasan RAPBD Buleleng Tahun 2020 yang nota pengantarnya akan disampaikan Senin (14/10/2019) oleh eksekutif, harus memperhatikan program prioritas."Kemungkinan dana bansos yang difasilitasi dewan akan dikurangi, hampir 50 persen. Secara pribadi, dan beberapa anggota dewan menyatakan sepakat bansos yang difasilitasi dewan dikurangi," tandasnya.
Pengurangan pada sejumlah pos anggaran belanja, kata Supriatna, dilakukan agar program prioritas seperti pembangunan Pasar Banyuasri serta program prioritas lainnya dapat berjalan dan dinikmati masyarakat. "Saya pribadi tidak keberatan, karena pendapatan daerah tersebut, memang harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program prioritas," terangnya.
Supriatna berharap, meskipun masih ada beda pendapat dan keinginan sejumlah anggota untuk meningkatkan anggaran perjalanan dinas, pada pembahasan RAPBD Buleleng Tahun 2020 akan menghasilkan keputusan yang berpihak pada rakyat dan program prioritas. "Kita juga berharap ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai solusi, ini yang akan kita dorong," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Asisten III Setda Buleleng Gede Suyasa. Selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mantan Kadisdikpora Buleleng ini enggan mengomentari pengurangan dana bansos yang difasilitasi dewan dan anggaran perjalanan dinas.
"Itu kebijakan pimpinan, yang jelas ada penurunan pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2020 yang harus kita sikapi bersama. Dan permasalahan tersebut, tadi sudah kita bahas bersama dewan dalam rapat persiapan RAPBD 2020," terangnya.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas strategi yang dapat dilakukan eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020. "Sehingga program prioritas dapat dilaksanakan," pungkasnya.
Sumber: Humas DPRD Kab. Buleleng
#GP | RED | NET
Tidak ada komentar:
Posting Komentar