Menteri Hukum dan HAM RI Serahkan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Kepada Kabupaten Padang Pariaman

Padang Pariaman(SUMBAR).GP- Peresmian Desa/Kelurahan/Nagari Sadar Hukum di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kabupaten padang Pariaman meraih penghargaan Anubhawa Sasana Desa yang diserahkan oleh Menetri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. H. Benny Riyanto, SH, M.Hum, CN. yang bertempat di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, Kamis (04/09/2019)

Dalam sambutannya Prof. Benny saat membuka acara mengatakan peresmian desa sadar hukum diharapkan menjadi salah satu pendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan iklim investasi di daerah.
Ditambahkan juga, bahwa tidak mudah untuk mencapai prediket Desa/Kelurahan/Nagari Sadar Hukum karna harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Untuk penilaian Tahun 2019 ini akan digunakan dengan indikator yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penghargaan tersebut atas pembinaan dan pengembangan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan sebagai Nagari Sadar Hukum di wilayah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Sekaligus prof. Benny memberikan penghargaan yang diterima oleh Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur.

Wakil Bupati Padang Pariaman mengapresiasi kinerja Tim Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman atas pembinaan dan pengembangan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan dalam mengupayakan pertumbuhan Nagari Sadar Hukum melalui kerja sama dengan Camat Sungai Sariak dan Wali Nagari Lareh Nan Panjang Selatan, dimana Camat Sungai Sariak dan Wali Nagari Lareh Nan Panjang Selatan juga mendapatkan penghargaan berupa medali dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia.

Kemudian untuk kriteria Sekolah Sadar Hukum, Kabupaten Padang Pariaman juga mendapatkan penghargaan yang diwakili oleh 4 sekolah yaitu ; SMA N1 Lubuk Alung, MAN 1 Padang Pariaman, SMP N1 Lubuk Alung, dan MTsN 2 Padang Pariaman.

"Disela-sela itu, Kepala Bagian Hukum Rifki Monrizal NP, S.H, M.Si mengatakan bahwa ada 4 kriteria yang mesti dipenuhi oleh Nagari Sadar Hukum yaitu : dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi serta regulasi.

Beliau juga menambahkan dengan banyaknya Nagari Sadar Hukum di Padang Pariaman diharapkan terciptanya kesadaran masyarakat dan juga semakin tinggi karena hal ini akan berguna bagi pembangunan daerahv Kabupaten Padang Pariaman.

#GP/HP