JAKARTA.GP- Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Aparatur Sipil Negara, Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Kemenpan RB melakukan survei pelayanan publik di Kementerian lembaga organisasi perangkat daerah.
Salah satunya yakni pada Senin (12/8/19) BPS melakukan survey bertempat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Adapun metode pengumpulan data adalah, dilakukan dengan wawancara tatap muka dan pengisian kuesioner mandiri. Responden berasal dari penyidik, penasehat hukum, stakeholder bidang Datun dan stakeholder TP4D Kejaksaan tinggi DKI Jakarta beberapa responden diantaranya berasal dari penyidik Polda Metro Jaya, penasehat hukum dan saksi.
Dari Stakeholder Bidang Datun Kejati DKI dan TP4D Kejati DKI Jakarta, Bank BNI, Bank DKI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan PD Pasar Jaya, Perumda Sarana Jaya, PAM Jaya, Biro hukum Provinsi DKI, PPK Kemayoran, PPK GBK, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kehutanan.
Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi mengatakan bahwa, pihak penyidik Polda Metro Jaya dan para stakeholder bidang Datun maupun TP4D Kejati DKI dalam kesempatan tersebut, terkait aspek pelayanan petugas maupun aplikasi pelayanan maupun sarana prasarana pendukung pelayanan, disampaikan sangat puas dan sangat nyaman atas fasilitas khususnya pelayanan yang diberikan Kejaksaan tinggi DKI Jakarta kepada para stakeholder di kejaksaan tinggi DKI Jakarta.
"Keberhasilan khususnya pelayanan yang diberikan kepada para stakeholder adalah semata-mata bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat untuk dapat menikmati layanan yang diberikan Kejaksaan tinggi DKI Jakarta guna menghadirkan hukum ke tengah masyarakat Guna mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM," jelasnya.
#GP | RDF | Red.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar