JAKARTA.GP- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap agar di momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini, bangsa Indonesia bisa semakin mengenal jati dirinya sebagai bangsa yang majemuk. Indonesia bukanlah tanah tandus yang tidak bisa ditumbuhi berbagai keberagaman suku, agama, ras maupun golongan. Selama 73 tahun sejak kemerdekaannya, di tanah Indonesia ini berbagai perbedaan bisa tumbuh dengan harmonis.
“Sayangnya, jelang HUT Kemerdekaan ke-74, bangsa kita dihadapi tantangan intoleransi dan radikalisme yang semakin menguat. Sangat penting bagi kita semua untuk sejenak merenung dan kembali mengingat jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai pegangan hidup dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya usai membaca naskah Pembukaan UUD 1945 pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Jakarta, Sabtu (1/6/2019).
Dalam upacara ini Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membacakan naskah Pembukaan UUD 1945, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan membaca teks Pancasila dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa. Hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-11 Boediono, menteri kabinet kerja, pimpinan lembaga negara, pemuka agama hingga putra-putri perumus Pancasila.
Legislator dapil Jawa Tengah VII yang akrab disapa Bamsoet ini menyoroti laporan Setara Institute yang menemukan di sepanjang tahun 2018 lalu ada 160 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dengan 202 bentuk tindakan yang tersebar di 25 provinsi. Intoleransi di berbagai bidang juga cenderung menguat, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.
“Bahkan yang paling ironis, survei IDN Research Institute dan Alvara Research Center 2019 mencatat 19,5 persen generasi milenial menyatakan Indonesia lebih ideal menjadi negara khilafah. Benih-benih intoleransi maupun keinginan merubah dasar negara seperti ini harus disikapi secara serius. Tak bisa disepelekan maupun dianggap angin lalu," tutur Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini memandang agar penguatan toleransi, pemajuan kesetaraan hak, dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, serta penguatan rasa kebangsaan harus dimulai dari para elite politik. Jika elite politik abai terhadap hal ini, dan lebih mementingkan egoisme kekuasaan dengan memanfaatkan rakyat dalam kubangan perpecahan, jangan harap Indonesia akan tetap berdiri tegak.
"Elite politik harus menyadari bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama yang perlu dijaga, bukan justru dibakar oleh egoisme kekuasaan. Kita punya Pancasila dan UUD 1945 sebagai pegangan. Jika nilai-nilai yang terkandung didalamnya bisa dihayati dan dijalankan, maka masa depan Indonesia tetap akan cerah," pungkas Bamsoet.
#GP | Jk | Sf
“Sayangnya, jelang HUT Kemerdekaan ke-74, bangsa kita dihadapi tantangan intoleransi dan radikalisme yang semakin menguat. Sangat penting bagi kita semua untuk sejenak merenung dan kembali mengingat jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai pegangan hidup dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya usai membaca naskah Pembukaan UUD 1945 pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Jakarta, Sabtu (1/6/2019).
Dalam upacara ini Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membacakan naskah Pembukaan UUD 1945, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan membaca teks Pancasila dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa. Hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-11 Boediono, menteri kabinet kerja, pimpinan lembaga negara, pemuka agama hingga putra-putri perumus Pancasila.
Legislator dapil Jawa Tengah VII yang akrab disapa Bamsoet ini menyoroti laporan Setara Institute yang menemukan di sepanjang tahun 2018 lalu ada 160 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dengan 202 bentuk tindakan yang tersebar di 25 provinsi. Intoleransi di berbagai bidang juga cenderung menguat, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.
“Bahkan yang paling ironis, survei IDN Research Institute dan Alvara Research Center 2019 mencatat 19,5 persen generasi milenial menyatakan Indonesia lebih ideal menjadi negara khilafah. Benih-benih intoleransi maupun keinginan merubah dasar negara seperti ini harus disikapi secara serius. Tak bisa disepelekan maupun dianggap angin lalu," tutur Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini memandang agar penguatan toleransi, pemajuan kesetaraan hak, dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, serta penguatan rasa kebangsaan harus dimulai dari para elite politik. Jika elite politik abai terhadap hal ini, dan lebih mementingkan egoisme kekuasaan dengan memanfaatkan rakyat dalam kubangan perpecahan, jangan harap Indonesia akan tetap berdiri tegak.
"Elite politik harus menyadari bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama yang perlu dijaga, bukan justru dibakar oleh egoisme kekuasaan. Kita punya Pancasila dan UUD 1945 sebagai pegangan. Jika nilai-nilai yang terkandung didalamnya bisa dihayati dan dijalankan, maka masa depan Indonesia tetap akan cerah," pungkas Bamsoet.
#GP | Jk | Sf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar