Hal tersebut disampaikan dalam sebuah acara Seminar bertema "Bussines Reporting on The Sustainable Development Goals" yang dihelat Global Reporting Initiave (GRI) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (25/4/2019).
 |
| Franciscus Welirang (Rambut Gondrong). Foto: dok/istimewa |
Adapun, latar belakang Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah lembaga dari para stakeholder dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi,yang memiliki perhatian khusus terhadap "laporan berkelanjutan", semisal akademisi, korporasi, asosiasi, dan konsultan di Indonesia.
“Pelaporan berkelanjutan bukan hanya sebuah cara untuk mengukur dampak perusahaan terhadap isu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Namun, hal ini juga merupakan sebuah langkah strategis untuk membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan, memetakan keunggulan kompetitif dan strategi penghematan biaya, dan memperkuat kepercayaan konsumen dan reputasi merek (brand)," Franky Welirang,menyimpulkan.
Dia menyebut, database publik GRI telah mengumpulkan berbagai laporan keberlanjutan dari perusahan di Indonesia sejak 2015. Dan, GRI telah memberikan sesi berbagi pengetahuan teknis untuk organisasi yang akan memulai pelaporan keberlanjutannya.
Terdapat lebih dari 1.000 (seribu) perwakilan perusahaan telah dilatih oleh GRI di Indonesia sejak 2018.
Tujuannya untuk mengembangkan kompetensi teknis dalam mengukur dampak perusahaan terhadap isu lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.
"Namun, masih ada beberapa tantangan. Data terbaru dari GRI dan IDX menunjukkan bahwa dari total 629 (enam ratus dua puluh sembilan) perusahaan publik, hanya sebanyak 110 (seratus sepuluh) laporan keberlanjutan yang sudah dirilis. Selain itu, meskipun Usaha Kecil Menengah (UKM) berkembang pesat, dari total 348.756 UKM terdaftar dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) belum ada satu pun yang sudah mengembangkan pelaporan terkait kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup," tegasnya.
Oleh karena itu, Franky Welirang, demikian dia disapa, bahwa dengan adanya Voluntary National Review (VNR) yang diadakan oleh United Nations High Level Panel Forum, yang mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk melaporkan pencapaiannya dalam SDGs.
"Jadi, kemitraan untuk acara ini merupakan sebuah langkah awal. Tidak hanya untuk pengumpulan data tentang kontribusi perusahaan terhadap SDGs, tetapi juga untuk kerjasama yang lebih era antar-pemangku kepentingan," imbuh Direktur PT Indofood Sukses Makmur, perusan produksi makanan instan itu.
Dalam keterangan tertulis diterima awak media disebutkan, Global Reporting Initiative Indonesia (GRI) memiliki peran penting bisnis untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Seminar ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia.
Tujuannya adalah untuk mendukung pelaporan bisnis terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, (25/4/2019).
Selain itu, kegiatan ini merupakan kolaborasi para stakeholder dengan berbagai latar belakang profesi dalam Asosiasi bisnis, seperti Global Reporting Initiative Indonesia (GRI), Bursa Efek Indonesia (IDX), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dan Philanthropy and Business Platform for SDGs (FBI4SDGs).
Harapannya adalah semoga kegiatan tersebut dapat mewujudkan kemitraan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan dalam kontribusinya terhadap pemenuhan komitmen Indonesia untuk SDGs.
Acara spesial ini juga bertujuan agar perusahaan semakin memahami bahwa SDGs merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan nasional dan internasional. Selain itu, guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta sebagai mitra kunci dalam pencapaian beragam Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait isu lingkungan hidup, sosio-kultural, dan ekonomi.
Adapun, seminar setengah hari ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), dan Pemerintah Swiss melalui Sekretariat Negara untuk Hubungan Ekonomi, dan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi.
Acara ini juga masih terkait dengan salah satu misi SDGs (target 12.6), yang mewajibkan pemerintah untuk mendorong perusahaan domestik dan multinasional untuk melaporkan dan mengintegrasikan praktik bisnis berkelanjutan dalam pelaporannya.
Otoritas Jasa Keuangan telah merilis aturan POJK 51/2017, yang mendorong lembaga perbankan dan perusahaan yang terbuka secara publik untuk mengembangkan dan menerbitkan pelaporan keberlanjutan pada tahun mendatang.
Latar Belakang GRI adalah organisasi independen internasional yang membantu bisnis, pemerintah, dan organisasi lain untuk memahami dan melaporkan dampak berkelanjutan dari operasinya.
Tujuan Pembangunan Global (SDGs) dari PBB bertujuan untuk memastikan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua.
FBI4SDGs merupakan sebuah platform bagi bisnis dan organisasi filantropi dan bisnis untuk mendukung dan mengoptimalkan implementasi dan pencapaian SDGs.
#GP | MD
Tidak ada komentar:
Posting Komentar