Gelar Paripurna ke-12, DPD RI Soroti Pemilu Serentak dan Tidak Adilnya Pembangunan di Daerah Kepulauan - Go Parlement | Portal Berita

Breaking

Gelar Paripurna ke-12, DPD RI Soroti Pemilu Serentak dan Tidak Adilnya Pembangunan di Daerah Kepulauan

Selasa, April 30, 2019
JAKARTA.GP- Dewan Perwakilan Daerah RI menggelar Rapat Paripurna ke-12 masa sidang V tahun sidang 2018-2019. Acara ini berlangsung di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen (DPR/MPR/DPD RI), Senayan, Jakarta, Selasa (30/4/2019). Rapat yang diagendakan pukul 09.00 WIB itu molor hingga pukul 10.21 WIB.

"Mengingat anggota dewan yang hadir baru 44 orang dari total 132 orang maka rapat belum qourum. Rapat diskor 10 menit," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, hendak membuka paripurna DPD RI, Selasa (30/4/2019).

Tak lama berselang, sekitar pukul 10.24 WIB, Nono,demikian senator asal Provinsi Maluku itu kembali mengumumkan, akan segera dimulainya rapat paripurna yang dipimpinnya hari ini.

"Saudara sekalian, saat ini telah hadir 52 orang dan 17 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI lainnya ijin karena masih bertugas di daerah dalam rangka reses. Karenanya rapat dinyatakan qourum," kata Nono Sampono yang segera membuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, oleh petugas protokoler DPD RI.
Dalam kesempatan itu, Nono mengatakan, keberpihakan kepada masyarakat dan bangsa mobilitas masyarakat sangatlah diperlukan. Hal itu guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, apalagi wilayah Indonesia yang sangat luas dan banyaknya gugus kepulauan.

Dalam sambutan pembukanya, Nono juga menyinggung soal keluhan masyarakat terkait tingginya harga tiket pesawat yang sejak beberapa bulan belakangan ini duberlakukan oleh pihak pengelola transportasi udara (Pesawat Terbang).

"Tingginya tiket pesawat juga sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat okupansi atau keterisian hotel di berbagai daerah di Pulau Jawa Sumatera Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Adapun, transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat guna menjangkau daerah-daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia," kata Nono mengutip keluhan masyarakat saat melakukan kunjugan kerja selama reses DPD RI.

Lanjut nya, DPD RI juga mengimbau kepada maskapai penerbangan nasional agar dapat menurunkan tarifnya, karena tarif pesawat saat ini dinilai sangat tinggi dan sangat memberatkan masyarakat pengguna transportasi udara. Lembaga ini juga segera memanggil pihak pemerintah dan maskapai penerbangan guna memenuhi tuntutan publik.

Paripurna DPD RI seperti biasanya mendengarkan dan menerima laporan baik secara lisan maupun tertulis terkait hasil kunjungan kerja para anggota DPD RI selama masa reses.

Dari perwakilan 33 provinsi DPD RI terpilih pemilu 2014-2019 itu dalam penyampaian laporannya mayoritas menyampaikan hasil pemilu serentak 2019-2024. Menurut mereka, pelaksanaan pemilu kali ini perlu dievaluasi kembali.

"Memang, pelaksanaan pemilu kali ini telah berjalan ndengan lancar, Namun, DPR dan pemerintah juga perlu mengevaluasi program pemilu yang menurut laporan dari masyarakat di seluruh daerah di Indonesia sangat menelan korban jiwa, utamanya para petugas KPPS yang meninggal dunia dan dirawat akibat kelelahan," kata Stefanus Ban Liow , Senator dari Sulawesai Utara, saat menyampaikan catatan hasil kunkernya di Rapat Paripurna DPD RI, Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/4/2019).

Selain Stefanus, ada Prof. Dr. Jon Pieris, senator asal Maluku, juga menyampaikan hal yanng sama soal penyelenggaraan pemilu serentak Pileg-Pilpres 2019, yang telah memakan korban jiwa ratusan orang akibat kelelahan dan lainnya.

Dalam catatannya, Jon Pieris mengatakan, hingga saat ini pembangunan di daerah belum mendapatkan keadilan dan pemerataan. Menurutnya, pembangunan lebih berfokus di Pulau Jawa.
"Kalau provinsi di Pulau Jawa, katakan saja Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak membutuhkan waktu lama untuk perjalanan melakukan kunjungan kerja. Namun, kami di provinsi Kepulauan, seperti maluku dan lainnya membutuhkan waktu berhari-hari untuk naik turun dari satu pulau ke pulau lain, menemui masyarakat. Jadi, kalau dikatakan NKRI itu harga mati, lah bagaimana bisa, karena belum ada keadilan yang dirasakan oleh bmasyarakat di wilayah kepulauan?," tegas kritis.

#GP | DOM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

IKLAN ADVERTNATIVE

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS