Pertemuan ini membahas mengenai pengelolaan barang milik daerah yang di manfaatkan oleh OPD Kota Padang Panjang.
Pengelolaan barang milik daerah diawasi oleh bidang aset dan BPKD Kota Padang Panjang. Setiap tahunnya akan dilakukan pendataan kembali barang milik daerah ini baik dalam bentuk benda habis pakai, inventaris ataupun tanah yang dimiliki OPD oleh dua lembaga tadi.
Sebelumnya, memang terdapat beberapa kendala di beberapa tahun kebelakang dalam pendataan aset milik daerah ini. Namun, Fadly memerintahkan untuk pelaporan pada awal tahun ini Kota Padang Panjang dapat menjadi yang pertama melaporkan mengenai aset milik daerah ke BPK (Badan Pengawas Keuangan) pusat.
"Menjadi yang tercepat bukan berarti tidak dapat di pertanggung jawabkan, Fadly Amran menegaskan bahwa setiap OPD harus bisa bergerak cepat dan professional dalam mendata aset ini," tegasnya.
Terdapat 62 persil lahan yang merupakan milik pemerintah daerah namun masih atas nama pemilik sebelumnya. Hal ini juga menjadi permasalahan ketika pemeriksaan oleh BPK.
Menghindari hal ini BPN kota Padang Panjang juga secara terbuka mewarkan bantuan kepada OPD yang masih terkendala permasalahan lahan atau tanah yang belum ‘balik nama’ setelah diberi oleh OPD bersangkutan.
Fadly Amran meminta kepada BPKD agar bisa menyeleaikan laporan mengenai aset ini dapat dirampungkan segera. Dengan tenggat waktu 2 minggu pendataan aset ini sudah dapat diselesaikan. Kerja sama BPKD dan bidang bersangkutan beserta OPD diharapkan dapat terjalin dengan baik sehingga Padang Panjang sebagai Good Goverment tidak hanya gelar semata akan tetapi dapat mendukung visi Padang Panjang Juara.
Rapat juga diikuti oleh Pejabat Sekda Martoni, S.Sos, M.Si serta Kepala OPD se lingkungan Kota Padang Panjang.
#GP|Ce|Release Kominfo|cg|nanda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar